Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan lurah, camat, dan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jokowi akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi sistem tersebut.

"Bukan. KPK sama PPATK dong," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/2).

Ahok mengatakan, sistem lelang jabatan akan segera dilakukan. Sistem tersebut diterapkan agar posisi lurah, camat dan kepala dinas ditempati orang-orang yang kompeten dan berdedikasi.

"Ternyata kan masih ada sistem. Supaya orang fair kan. Masih ada sistem," kata Ahok.

Sistem lelang jabatan itu mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No 16 Tahun 2012 yang menyatakan apabila ada jabatan-jabatan tertentu dilakukan perekrutan dengan sistem terbuka itu diumumkan. Oleh karenanya, Pemprov DKI melaksanakan edaran tersebut dengan sistem seleksi terbuka untuk camat dan lurah.