Merdeka.com - Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) memberikan surat peringatan pertama kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Peringatan tersebut diberikan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai tidak menuntaskan sembilan masalah utama ibu kota.

"Surat peringatan ini berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya akan berakhir pada Oktober 2022," kata Jenny Silvia, perwakilan dari LBH Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/4).

Dia menuntut agar permasalahan itu dapat diselesaikan Anies sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022.

Sembilan masalah krusial itu di antaranya yakni, soal sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air.

Jenny mengatakan, sejak 1997, air bersih di Jakarta diprivatisasi oleh pemerintah melalui perjanjian kerja sama yang dibuat PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. Sejak perjanjian kerja sama tersebut berlaku, warga mengalami sejumlah kerugian.

"Jangkauan air bersih hanya bisa mencakup 62 persen wilayah Jakarta, dan 22,85 persen warga Jakarta tidak menikmati pelayanan air bersih," ujarnya.

Masalah kedua, penanganan banjir Jakarta yang dinilai belum optimal. Padahal, salah satu janji politik Anies saat Pilgub 2017 adalah perluasan dan peningkatan efektivitas program penanggulangan banjir.

"Namun, hingga saat ini, masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum selesai," tuturnya.

Masalah ketiga, warga yang tergabung Kopaja mendesak Anies bersikap tegas terkait reklamasi. Sebab, 1 dari 23 janji Anies adalah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

Sedangkan, janji tersebut tidak dijalankan konsisten dengan membiarkan tiga pulau; C, D, dan G tidak dicabut izinnya dan 13 lainnya dicabut serta memberikan izin reklamasi Ancol.

Keempat, hunian layak. Untuk mendapatkan hunian layak bagi warga Jakarta dinilai hal mustahil untuk terwujud. Sementara masalah kelima, penggusuran paksa yang masih terjadi di era Anies.

"Padahal, salah satu komitmen Anies saat kampanye adalah perlindungan hak atas tempat tinggal warga Jakarta dengan pendekatan pembangunan yang tidak menggusur paksa," jelas Jenny.

Berdasarkan catatan LBH Jakarta, penggusuran masih terjadi di Jakarta dan puluhan kampung masih dalam ancaman penggusuran seperti Pancoran Buntu II, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, Tembok Bolong, dan lainnya.

Kemudian, warga juga menyoroti penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta yang belum menyentuh dampak sosial.

"Namun, terdapat tanggung jawab yang belum maksimal dan bahkan buruk dikerjakan Pemprov DKI. Pada 2021, angka testing tidak sesuai target dan fasilitas kesehatan kolaps," terangnya.

Masalah lainnya adalah, kualitas udara Jakarta sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional. Kondisi lainnya yang menjadi kritik terhadap Anies adalah ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, serta lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.

"Sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya," pungkas Jenny.