Merdeka.com - Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi melarang kendaraan parkir di lingkungan plasa pemerintah di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, menuai kritikan. Sebab, yang diperbolehkan parkir di area perkantoran itu khusus untuk pejabat. Sementara masyarakat dan pegawai biasa harus parkir di GOR Kota Bekasi.

Pengamat Kebijakan Publik, Kota Bekasi, Didit Susilo, mengatakan, pemerintah setengah hati memberlakukan kebijakan tersebut. Soalnya, akses dari tempat parkir di GOR ke Plasa Pemkot Bekasi sulit. Hanya ada satu-satunya JPO yang jaraknya cukup jauh, sedangkan zebra cross dianggap tak efektif.

"Banyak pengunjung Pemkot terpaksa menyeberang jalan, padahal jalan raya itu padat kendaraan yang notabene dalam kecepatan tinggi. Ini kan membahayakan penyeberang dan pengguna jalan itu sendiri," kata dia, Kamis (29/9).

Menurut dia, penerapan parkir kendaraan seharusnya dikhususkan untuk aparatur Pemkot Bekasi semua eselon dan tingkatan. Namun harus dibangun akses dari area parkir GOR Kota Bekasi menuju Plasa Pemkot Bekasi dibangun karena JPO di depan kantor Samsat dianggap cukup jauh.

"Untuk masyarakat umum masih memungkinkan menggunakan parkir di area Plasa Pemkot Bekasi, karena itu bagian dari pelayanan kepada masyarakat," ujar dia.

Ia mengatakan, sterilisasi kendaraan di area Pemkot Bekasi dengan membuat kantong-kantong parkir liar di Jalan Raya Kemakmuran, dan sejumlah instansi di sekitar kantor Pemkot Bekasi justru membuat kemacetan.

"Dalam penataan parkir tidak boleh menghambat akses publik," kata dia.

Mulai hari ini pemerintah setempat melalui instruksi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengalihkan parkir bagi pegawai dan pengunjung agar menggunakan parkir di GOR Kota Bekasi. Sedangkan, parkir di Plasa Pemkot hanya untuk pejabat.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, tak hanya kendaraan dinas yang parkir di area Plasa Pemkot Bekasi. Sejumlah kendaraan pribadi juga tampak parkir di sana. Selain itu, ada sejumlah sepeda motor pribadi terparkir di area basement gedung 10 lantai.