Larang Gunakan Plastik, Anies Diminta Siapkan Solusi Distribusi Daging Kurban
Merdeka.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan melarang warga Ibu Kota menggunakan plastik sekali pakai sebagai wadah distribusi daging kurban. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta diharapkan bisa menyediakan alat pengganti plastik sekali pakai itu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan mendukung larangan Pemprov itu. Namun, dia menyarankan, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan solusi bagi masyarakat yang ingin mendistribusikan daging hewan kurban.
"Nah kalau melarang, harus ada solusi sebagai pemerintah jangan melarang saja," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (29/7).
Dia mencontohkan Pemprov DKI bisa penyediaan kantong hasil daur ulang atau wadah yang ramah lingkungan. Harapannya ini akan mempermudah masyarakat mendukung program Pemprov DKI.
"Misalnya apa? Sediakan kantong yang ramah lingkungan, wadah-wadah bambu gitu misalnya. Jangan cuma larang-larang aja," tutupnya.
Sebelumnya, Anies sudah menandatangani aturan larangan penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban.
"Jadi, saya menandatangani hari ini, bukan instruksi gubernur, tapi seruan gubernur kepada seluruh masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Idul Adha untuk menggunakan pembungkus tidak dari plastik sekali pakai, tapi dari bahan bisa didaur ulang," kata Anies di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019, malam.
Soal penjualan hewan kurban yang biasa ditemukan di trotoar jalan Ibu Kota, Anies menegaskan siap diatur oleh wali kota masing-masing wilayah.
"Jadi, nanti segala macamnya ditata, wali kota sedang atur," jelas Anies.
Penataan ini, ujar Anies Baswedan, bukan untuk melarang mereka mencari nafkah. Hanya saja tata letak mereka ditempatkan sedemikian rupa agar tak mengganggu pengguna jalan, khususnya pejalan kaki.
"Diatur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, kendaraan. Mereka tetap bisa berdagang di tempat yang mudah dijangkau. Pak Walkot yang tentukan," ucap Anies.
Anies juga mengatakan limbah pemotongan hewan kurban sudah dikoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta guna pengawasan dan pemeriksaan daging hewan kurban.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya
Pasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca SelengkapnyaKunjungi Pedagang Pasar Angso Duo Jambi, Anies Janji Bereskan Harga Sembako Jika jadi Presiden
Anies menilai sejumlah komoditas bahan pokok memang meningkatkan. Dampaknya, pendapatan atau omzet pedagang turun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaASN Pemprov Jateng Hadiri Konsolidasi PDIP di Semarang, Ganjar: Saya Tidak Diundang
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaPresiden Pakai Dasi Kuning, TKN Fanta: Jokowi Milik Semua Rakyat Indonesia, Bukan Cuma PDIP
"Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia," kata Anggawira
Baca Selengkapnya