Lantik 31 Anggota Dewan Pengupahan DKI, Heru Minta Dialog Interaktif dengan Pekerja

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 31 anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta masa bakti 2022-2025, di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10).

Anggota yang dilantik ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha (APINDO dan KADIN), Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Akademisi, Peneliti dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Heru berpesan, kepengurusan ini dapat memberikan saran, masukan, dan pertimbangan terkait perumusan kebijakan bidang pengupahan di DKI Jakarta.

"Kepada rekan-rekan anggota, kita memiliki harapan kepada semuanya, karena memiliki tugas, serta tanggung jawab besar sebagai jembatan antara para pengusaha dan pekerja. Juga dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha maupun pekerja," ujar Heru.

Dalam upaya menjembatani hal tersebut, Heru juga meminta kepada Dewan Pengupahan agar selalu berdialog secara interaktif dengan para pekerja dan pengusaha agar terbentuk komunikasi efektif dan bersifat simbiosis mutualisme.

"Dengan begitu, keputusan-keputusan yang dihasilkan nanti akan menghimpun aspirasi dari semua pihak, baik dari pekerja, pengusaha maupun pemerintah daerah," katanya.

Untuk diketahui, tugas Anggota Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:

1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);

2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi Kabupaten/Kota yang mengusulkan; serta

3. Menyiapkan bahan rumusan pengembangan sistem pengupahan.

Lantik 2 Anggota PAW KIP DKI

Heru juga melantik dua anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta masa bakti 2020-2024, Luqman Hakim dan Agus Wijayanto.

Heru berharap, anggota yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk menunjang keterbukaan akses informasi publik yang dibutuhkan seluruh masyarakat.

"Semoga bisa menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik, memperkuat tugas-tugas konstitusi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tentunya memberikan dampak positif bagi pembangunan DKI Jakarta" kata Heru.

Heru juga berharap bahwa kemitraan strategis antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi Informasi akan meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi, sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan pembangunan Kota Jakarta.

Sebab, Pemprov terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, dengan menjamin kepastian informasi publik yang semakin baik dan informatif kepada warganya.

"Semoga kita semua dapat terus konsisten menjaga prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan," tambah Heru.

Untuk diketahui, pelantikan anggota PAW ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufik Bakri, dan Plt Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania.