Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI tentang Bantuan Sosial (Bansos) selama Covid-19. Nurul meminta perlu ada perspektif yang sama antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal kategori distribusi Bansos untuk Covid-19.

"Perspektifnya masing-masing Kementerian dan Pemda supaya satu pandangan," ujar Nurul, Kamis (9/7).

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memandang kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak corona dipisah dengan program sosial lain. Misalnya, Kemensos tidak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Padahal, menurut dia, dampak dari wabah virus corona ini menyasar seluruh kalangan. Apalagi, masyarakat yang sebelumnya kurang sejahtera, dengan wabah Covid-19 ini mereka akan semakin kekurangan.

"Sehingga memang menimbulkan ada bantuan ganda. Itu yg kami selaraskan sebenarnya, perspektif masing-masing, supaya kementerian dan pemda satu pandangan," lanjutnya.

Sementara itu, mengenai penyaluran bansos dampak Covid-19 tepat sasaran atau tidak, hal tersebut bergantung pada basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Menurut dia, sejauh ini penyaluran bansos akibat dampak pandemi corona belum sepenuhnya sempurna.

"Ada yang di DTKS, ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah (alamat). Karena enggak ada updating (data). Tapi lambat laun itu sudah ada perbaikan," ungkapnya.

Ghufron menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan upaya pencegahan korupsi terkait bantuan sosial. Salah satunya mendorong perbaikan DTKS.

"Kalau pencegahan kami berupaya bagaimana membenarkan DTKS. Kecuali memang ada kesengajaan, ada proses digelembungkan jumlahnya, itu baru korupsi. Kalau DTKS salah berarti memang bukan tindak pidana korupsi," tandas Ghufron.