Merdeka.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) rencana akan membangun pelabuhan baru di Tanjung Priok. Pengembangan pelabuhan baru itu dinamakan New Tanjung Priok.

"Kita sudah dengar presentasi dari Pelindo juga, akan membangun pelabuhan yang lebih besar dari Priok, namanya New Tanjung Priok," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).

Ahok mengatakan, pelabuhan tersebut akan memiliki kedalaman air sekitar 70 meter. Hal ini berbeda dengan pelabuhan yang berada di Singapura yang hanya 16 meter kedalaman airnya.

"Umumnya pembangunan pelabuhan itu bukan membangun pelabuhan baru, tapi mengembangkan pelabuhan yg sudah ada," jelasnya.

Oleh karenanya, Ahok mengatakan akan melakukan reklamasi untuk tiga pulau sebagai kawasan ekonomi khusus dengan luas 15 hektar. Sehingga, dia menawarkan ke Pelindo untuk saling bersinergi dalam menyalurkan logistik dengan baik, kemudian terdapat satu kota baru.

"Kota baru itu juga untuk apa? Menyelesaikan persoalan ketersediaan air minum karena kita buat waduk baru di laut juga selesaikan teluk Jakarta ini," terangnya.

Adapun anggaran untuk mewujudkannya bukan dari APBD, melainkan dari swasta.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan reklamasi berdasarkan SK Presiden memang dianjurkan untuk membuat pulau-pulau baru. Apabila tidak dilakukan maka akan terjadi banjir.

"Itu secara faktor hukum itu sudah selesai. Seperti waktu itu ada yang melawan KLH terhadap enam pengembang yang sudah mendapat izin dari gubernur yang sebelumnya. Yang menang di MA ya 6 pengembang karena diperkuat SK presiden. Dalam SK itu kalau Anda akan melakukan reklamasi harus dibuat pulau-pulau," jelasnya.

Anggota Komisi A ini mengatakan jarak pulau satu dengan lainnya maksimal 200 meter dan harus dikelilingi oleh tanaman mangrove. Sebenarnya, reklamasi pantai di luar negeri sudah biasa dan dapat mengurangi polutan maupun abrasi.

Dia mencontohkan ada tiga pulau di Kapuk Naga Indah. Nanti di tengah pulau tersebut terdapat kanal yang bertujuan agar tidak banjir. Sehingga, semua reklamasi harus ditanggung biayanya oleh pihak swasta yang akan memanfaatkan lahan hasil reklamasi.

"Masak pakai APBD, Giant Sea Wall bermanfaat betul tapi jangan pakai APBD, tapi harus pakai enam perusahaan pengembang itu," jelasnya.

Status pulau nantinya, Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi milik swasta, sedangkan pemprov memiliki Hak Penguasaan Lahan (HPL). "Sebenarnya kita dapat apa sih, kita dapat HPL, kan mereka bayar kontribusi atas reklamasi padahal tanah itu bukan milik kita. Cuma di dalam UU dikatakan tanah lautan menjadi milik negara," terangnya.

Sanusi mencontohkan Pelindo akan mereklamasi pantai dan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok di lahan tersebut. Kemudian KBN juga akan melakukan hal yang sama.

"Jadi kurang lebih bentangannya 25 kilometer dari ujungnya timur sampai ujungnya barat,"katanya.

Dia juga mengatakan dalam Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030 di atas Giant Sea Wall akan dibangun jalan tol. Sehingga dapat mengakses jalan menuju bandara. "Karena Giant Sea Wall bagus kalau yang bayar itu bukan APBD tapi pengembang-pengembangnya terutama pengelola jalan tol, karena dapat duit," terangnya.