Konflik Internal Ancol Diduga Picu Proyek Mangkrak, DPRD DKI Minta BP BUMD Berbenah
Merdeka.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Badan Pembina BUMD (BP-BUMD) untuk turun tangan membenahi permasalahan di dalam PT Pembangunan Jaya Ancol.
Hal ini diucapkan Ismail usai munculnya kabar konflik dua pengusaha di internal Ancol yang membuat proyek-proyek mangkrak di bawah BUMD tersebut.
"Berapa hari lalu saya menyimak dari media ada beberapa yang dilontarkan. Saya pikir ini sudah waktunya BP-BUMD melakukan pembenahan dan fungsinya," kata Ismail ketika dikonfirmasi, Jumat (9/6).
Jika BP-BUMD turun tangan, kata Ismail, perusahaan daerah tersebut akan sehat secara finansial dan juga secara kepemimpinan di internal.
"Jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah justru terganjal oleh masalah internal makanya kita akan lihat sejauh mana BP-BUMD membenahi karena untuk penempatan personel di BUMD itu kan lebih banyak nanti selain gubernur juga BP-BUMD," tambah Ismail.
Sebelumnya, dikabarkan adanya beberapa proyek mangkrak yang dikelola Ancol. Penyebabnya, diduga karena masalah pengelolaan aset di pihak manajemen.
Adapun contoh proyek yang mangkrak adalah hotel di samping Putri Duyung dan Ancol Beach City atau ABC Mall yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol.
Kemudian, pengelolaan aset tersebut dikabarkan dipegang oleh dua pengusaha. Namun, terjadi konflik internal di antara kedua pengusaha tersebut dan membuat proyek-proyek mangkrak.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaBulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaUsai Dilantik, Bripda Bagus dapat Pesan yang Mendalam dari sang Jenderal 'Kalau Sudah Jadi Anggota Polri Ingat Ortu'
Isinya soal mandat bagi sang Bripda untuk menjaga orangtua.
Baca SelengkapnyaKelangkaan BBM Picu Antrean Kendaraan di SPBU, Pj Gubernur Sulsel Minta Penjelasan Pertamina
Antrean panjang kendaraan terjadi akibat kelangkaan BBM jelang akhir tahun. Truk-truk bahkan antre panjang bahkan hingga bermalam.
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca Selengkapnya