Kondisi Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Terbitkan 105 Ribu Izin UMKM

Selasa, 24 November 2020 16:42 Reporter : Merdeka
Kondisi Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Terbitkan 105 Ribu Izin UMKM Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menerbitkan ratusan ribu izin untuk para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) saat pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Jadi ini dalam empat bulan ada 105.000 pelaku yang statusnya legal dan kita berharap ini bisa mendorong mereka untuk bergerak lebih baik lagi," kata Anies dalam video YouTube Layanan Jakarta, Selasa (24/11).

Anies menambahkan, pihaknya juga akan memberikan relaksasi sejumlah pajak saat pandemi. Saat ini, kata dia, pihaknya masih terus melakukan pembahasan.

"Kita akan bicara juga dengan teman-teman di dunia usaha, apa apa saja yang kita lakukan untuk memastikan bahwa mereka semua bisa bergerak," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari menyatakan, pihaknya memberikan relaksasi untuk warga dan pelaku usaha dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2020.

Relaksasi yang dimaksud yakni menghapus sanksi administrasi PBB-P2 akibat pandemi Covid-19. Relaksasi itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2251 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020.

"Kebijakan ini memberikan kemudahan pembayaran PBB-P2 karena wajib pajak diberikan kesempatan untuk melunasi pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2020 tanpa dikenakan sanksi administrasi," kata Tsani dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Lalu, wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan angsuran diberikan penghapusan sanksi administrasi secara penuh sebesar 100 persen atas angsuran yang dibayarkan sampai dengan 15 Desember 2020.

Kemudian wajib pajak yang telah melakukan pelunasan secara bertahap sampai dengan 15 Desember 2020 wajib melunasi seluruh sisa pembayaran pokok.

"Sekurang-kurangnya sepertiga pokok PBB-P2 terutang paling lambat 31 Oktober 2020. Sepertiga pokok PBB-P2 terutang berikutnya di bulan sebelum 30 November 2020 dan sepertiga pokok PBB-P2 sisanya sebelum 15 Desember 2020 tanpa dikenakan sanksi denda administrasi," papar dia.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini