Merdeka.com - Niat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merelokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit tidak mudah. Selain berhadapan dengan warga, Jokowi kini harus berurusan dengan Komnas HAM.

Jokowi dianggap telah melanggar HAM karena telah melakukan penggusuran terhadap warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Komnas HAM pun sudah melayangkan surat panggilan pada 2 Mei lalu.

Jokowi awalnya akan dimintai keterangan pekan lalu. Tapi Jokowi mangkir dengan alasan belum menerima surat panggilan.

Gara-gara Jokowi dipanggil, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berang. Ia tersulut emosinya dan menyerang balik Komnas HAM. Berikut cara Ahok melawan Komnas HAM:

Sindir Komnas HAM dengan dudukin Monas

Ahok heran dengan pola pikir Komnas HAM yang menilai Jokowi telah melanggar HAM. Padahal, normalisasi Waduk Pluit dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang benar."Normalisasi waduk ya harus dilakukan dong, banjir. Sekarang melanggar HAM orang lain enggak di DKI? Kalau gitu tolong dudukin Monas sekalian," kata Ahok. "Iya dong, jadi nanti kalau saya kirim orang dari Belitung dudukin Monas nih, kalau diusir saya lapor Komnas HAM melanggar HAM. Boleh enggak? Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah. Gimana?" imbuh Ahok.

Laporkan penyewa tanah negara

Ahok geregetan dengan ulah Komnas HAM. Seharunya, kata Ahok, Komnas HAM bisa membantu Pemprov DKI merelokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit."Sekarang dia pernah enggak ngurusin orang-orang yang tinggal di rusun sewa? Dijual belikan? Bantu saya dong. Itu pidana semua," ujar Ahok.Jika Komnas HAM ngeyel tetap memvonis apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI melanggar HAM, maka ia akan melaporkan balik. "Oke kalau melanggar HAM saya melaporkan orang menyewakan tanah negara, itu melanggar HAM juga? Semua HAM, HAM, HAM," ujarnya.

Banyak orang kaya

Ahok mengaku telah mengantongi banyak bukti soal warga yang tinggal di Waduk Pluit. Menurutnya, banyak orang kaya tinggal di bantaran Waduk Pluit."Sisi kiri ada enggak orang yang miskin yang punya atap kerangka baja ringan? Kita punya bukti semua loh, pakai kerangka baja ringan. Jadi itu yang mau dibela?" tanya Ahok.Ahok mengatakan, semua warga yang direlokasi akan ditempatkan di rusun, bukan sembarang gusur. Karena itu tidak ada alasan Komnas HAM menilai Jokowi melanggar HAM."Kalau kita tidak nyediakan mereka rumah, betul (melanggar HAM). Ini Anda yang tidak mau pindah juga kok," ujar Ahok.

Komnas HAM bela siapa?

Saking kesalnya, Ahok menyebut Komnas HAM tidak mengerti arti keadilan. Sebab, rencana relokasi yang seharusnya didukung malah disebut melanggar HAM.Menurut Ahok, Komnas HAM harus melihat kejadian di lapangan. Salah satunya ancaman warga kepada pegawai Pemprov DKI."Terus itu Komnas HAM ada enggak ngurusin 400 unit yang sudah jadi didudukin LSM, bawa-bawa golok segala macam ke kepala dinas? Itu apa enggak melanggar HAM?" kata Ahok."Itu udah pidana, kriminal itu dudukin kayak gitu. Ini yang dibela ini siapa? Musti jelas. Kalau semua tanah negara didudukin, musti dapat uang, ini yang melanggar HAM," imbuhnya.

Komnas HAM tak tahu keadilan

Ahok kemudian menceritakan saat terjadi banjir besar di Pluit. Saat itu ada warga yang minta pindah ke Marunda. Namun saat itu ada yang mengancam dirinya."Terus melarang orang mendaftar pindah ke Marunda. Itu apa tidak melanggar HAM? Orang mau pindah ke Marunda saja Anda larang Anda ancam, apa enggak melanggar HAM?" kata Ahok.Atas kejadian ini, Ahok awalnya berencana melaporkan ke Komnas HAM. Tapi karena Komnas HAM dinilai tidak adil, maka ia batal melapor."Kalau Komnas HAM enggak ngerti keadilan, ngapain lapor ke dia?" katanya.