Komisi IX Desak PPKM Secara Masif dan Ketat: Atau Kasus Covid-19 Semakin Besar
Merdeka.com - Anggota Komisi IX, Rahmad Handoyo, menyikapi masuknya varian baru Covid-19 ke Tanah Air. Menurut dia, opsi yang harus diambil untuk menekan laju perkembangan Covid-19, yakni menerapkan PPKM tegas di skala mikro.
Pemerintah, ujar dia, telah menyampaikan bahwa varian dari India sudah terdeteksi beberapa waktu lalu. Namun, Komisi IX tidak mendapat informasi apakah varian ini berasal dari warga India atau ada sumber lain.
"Namun saat ini kita tidak perlu lagi mencari-cari sumbernya dari mana karena sudah terdeteksi. Yang jelas adalah bagaimana membendung dan menanggulangi varian baru dari india ini tidak merajalela dengan cara luar biasa dan komitmen bersama kita yang luar biasa pula. Kalau tidak cara luar biasa varian india ini proses penularannya sangat cepat di bandingkan varian sebelumnya yang telah ada di kita," kata dia, Rabu (16/6).
Menurut politisi PDIP itu, munculnya varian baru asal India dan melonjaknya kasus baru Covid-19 harus menjadi perenungan kita bersama. Juga menjadi bahan evaluasi. Naiknya kasus Covid-19, lanjut dia, sesungguhnya merupakan kesalahan bersama.
"Aturan pemerintah pusat sudah full protect dalam menekan Covid. Namun, di lapangan masih banyak masyarakat nekat mudik, berkerumun, pemerintah daerah tidak tegas terhadap munculnya kerumunan yang tetap terjadi. Inilah saat ini dampaknya kita rasakan bersama semakin membumbung paparan positif dan BOR naik tajam bahkan posisi menghawatirkan," tegas dia.
"Sekali lagi semua dan kita harus merenungi mengevaluasi mengapa ini terjadi semestinya bisa terhindarkan dan tidak terjadi kalau kita bersama tertib dan patuh terhadap keputusan yg telah diputuskan," lanjut dia.
Upaya menangani Covid-19 ke depan menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat. Aturan yang sudah dibuat harus dijalankan secara tegas dari pusat hingga daerah. Masyarakat pun harus taat dan patuh pada aturan yang sudah ditetapkan serta disiplin menjalankan prokes.
"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Seluruh warga menjadi aktor utama dengan semua menjaga lingkungannya tegas dan keras masyarakat menjadi aktor utama untuk saling mengingatkan akan yang abai, terhadap pelanggaran PPKM mikro. Setiap pemerintah daerah sampai desa dan rakyat menjadi aktor utma dengan tegas bumikan PPKM mikro," tegas dia.
Dia menegaskan, bahwa pilihan yang harus diambil hanyalah menjalankan PPKM dan tegas menerapkannya di skala mikro atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi dan rumah sakit kita tidak mampu lagi menerima pasien.
"Ini masih bisa kita kendalikan tapi ingat PPKM berhasil bulan karena Pemerintah pusat saja. Namun wajib kita bersama Pemerintah daerah sampai desa RT/RW bersama membumikan PPKM skala mikro. Yakin kita bisa kendalikan Covid-19," imbuh dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaLonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaCovid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Selengkapnya