Merdeka.com - Komisi II DPR RI membentuk panja aset, mengawal penertiban Barang Milik Negara (BMN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggandeng Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

Untuk diketahui, KPK dan Kemensetneg akan menertibkan BMN senilai Rp 571,5 triliun yang kini dikelola pihak swasta. Ada sejumlah BMN yang disasar, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, Gedung Veteran Semanggi dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Kita apresiasi, kita dukung. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa apakah benar serius menata itu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi, Selasa (6/10).

Dia menambahkan, Komisi II juga akan membentuk panitia kerja. Panja itu terkait pengawasan tentang pengelolaan aset BMN.

"Jadi tentu harapan kita adalah ada banyak aset yang negara punya yang harus diselamatkan harus di pastikan, tidak hanya keberadaannya, tapi pemanfaatannya," ucapnya.

Menurut dia, ada yang lebih penting sekadar menghitung aset negara saja. Tetapi, apakah sudah benar pemanfaatannya dan sudah tepat penggunaannya terhadap aset BMN yang dimiliki.

"Tidak hanya berhenti ngitung asetnya aja, tetapi penggunaan aset itu lalu bagaimana apa yang dapat kita hasilkan tapi yang lebih penting dari itu tentu bagaimana pengelolaan aset kita selama ini," kata dia.

Anggota MPR itu menambahkan, rencananya, Komisi II DPR akan menindaklanjuti panja pengelolaan aset pada masa sidang DPR berikutnya.

"Rencananya memang masa sidang depan ya kita baru ke panja aset, karena setiap masa sidang itu hanya dibatasi dua ya, panja CPNS sama panja pertanahan, jadi nanti setelah ini kita panja pengelolaan aset," tandasnya.

Sumber : Liputan6.com