Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch melaporkan sejumlah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini terkait alokasi anggaran pengadaan buku trilogi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di RAPBD 2015.

Sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ahmad Nawawi membantah pihaknya telah mengajukan proyek buku tersebut. Apalagi, katanya, Ahok bukanlah tokoh yang dapat memberikan teladan.

"Apa keteladanan dari Ahok sampai harus dibikin buku? Ucapannya saja seperti itu, apa kehebatan seorang Ahok yang bisa diteladani anak sekolah?" ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).

Dia menegaskan, kalau pun DPRD mengusulkan pembuatan buku lebih baik mereka memilih tokoh yang memiliki reputasi positif. Sehingga dapat menjadi inspirasi untuk warga Jakarta yang membacanya.

"Kalau membuat buku tentang tokoh, harusnya kan tokoh yang luar biasa hebat. Bisa dijadikan teladan. Kalau sekarang kan apa kehebatan Ahok? Apa dia sudah punya prestasi sampai harus dibuatkan buku?" tutup Nawawi.

Untuk diketahui, dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 terdapat usulan pengadaan buku yang mengisahkan tentang mantan politisi Gerindra ini. Rencananya buku akan dicetak dalam tiga judul, 'Nekad Demi Rakyat', 'Dari Belitung Menuju Istana' dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku'. Pengadaan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini dialokasikan sebesar Rp 30 miliar.