Merdeka.com - Beredar cuitan dari Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F Gontha yang menyatakan Singapura akan mengambil alih pagelaran ajang balap mobil listrik Formula E.

"Info A1 media international: Singapore akan mengambil alih perhelatan balapan mobil Formula-E dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan Formula E Operation (FEO)," tulis Peter di akun Twitter @PeterGhonta, Rabu (7/9).

Menurut Peter, banyak pihak yang meributkan perhelatan Formula E sehingga ajang ini akan dialihkan ke Singapura. "Gara gara Indonesia ribut mengenai Formula-E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapore aja!" tulis Peter.

Respons DPRD DKI & PT JakPro

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan, hal tersebut hanyalah pembicaraan pengamat-pengamat luar negeri.

"Itu kan baru dari pembicaraan orang-orang, pengamat-pengamat di luar (negeri) karena sekarang kan banyak diperiksain. Katanya mungkin mau dipindahin ke Singapura nanti, itu kan enggak. Dealnya kan sudah dengan kita," kata Iman kepada merdeka.com, Jumat (9/9).

Iman menilai, hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan karena Jakarta sudah meneken kontrak dengan FEO selama tiga tahun. Artinya, Formula E akan dilaksanakan di Jakarta pada 2022, 2023 hingga 2024.

"Itu bukan omongan anggota dewan gitu, bukan omongan dari eksekutif itu. Dari mantan dubes Peter Gontha kan yang bicara. Kalau menurut saya enggak. Bagaimana bisa orang kita udah bayar, udah tanda tangan 3 tahun," tambah Iman.

Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto juga menanggapi cuitan Peter. Menurut Widi, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang ke FEO.

"Perlu cross check ke FEO," tulis Widi melalui WhatsApp kepada merdeka.com, Kamis (8/9).

Sebagai informasi, Formula E 2022 telah berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC). Hal ini menjadi perbincangan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyelidiki dan meminta keterangan sejumlah pihak.

KPK mulai mengumpulkan keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E sejak 4 November 2021. KPK juga telah memanggil Kadispora DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi turut dipanggil KPK. Selain itu, KPK telah meminta keterangan anggota DPRD DKI Jakarta Syahrial, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dan Ketua Komisi E DPRD Jakarta Iman Satria.

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun dipanggil KPK pada Rabu (7/9) untuk dimintai keterangan. Ia diperiksa lebih kurang selama 11 jam.

"Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang," kata Anies setelah memberi keterangan kepada KPK.