Merdeka.com - Tak semua anggota DPRD DKI Jakarta protes dengan program lelang jabatan ala Jokowi dan Ahok. Menurut Ketua Komisi A (bidang pemerintahan), Ida Mahmudah, ide itu justru bagus asal pemimpin baru yang ditunjuk benar-benar memperbaiki pelayanan publik di tempat mereka.

"Cukup efektif untuk mengubah karakter pemimpin di tingkatannya. Karena tidak terus-terusan di jabatannya untuk mendapat pemimpin di wilayah untuk memperbaiki citra karena pelayanan yang buruk," ungkap Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/6).

Seperti contoh untuk lelang jabatan kepala Puskesmas. Kader PDIP ini menilai program itu sangat baik mengingat saat ini cukup banyak petugas puskesmas yang kinerjanya tidak bagus. Tapi itu bukan semata-mata kesalahan petugas tapi karena kerja pimpinan tak becus.

"Petugas puskesmas yang malas-malasan, barangkali si pemimpin di Puskesmas tidak tegas," tambahnya.

Tak hanya lelang jabatan kepala puskesmas, Ida juga menceritakan masih buruknya pejabat camat dan lurah. Maka itu, dia juga setuju Jokowi menggelar program lelang jabatan camat dan lurah.

Ida pun berbagi pengalaman. Di dapilnya, di Jakarta Utara, Ida pernah menyuruh stafnya untuk mengurus administrasi kependudukan di kelurahan. Tapi saat akan minta tanda tangan, si lurah tidak ada di tempat dengan alasan sedang dipanggil oleh wali kota. Saat dicek ke wali kota ternyata tidak ada agenda rapat dengan lurah.

"Dulu saya pernah bicara ke Pak Foke (mantan gubernur DKI) sehebat apapun pemimpin kalau pelayanan publiknya buruk ya nol," tandasnya.