Klaster Perkantoran Tinggi, Anies Sebut Efek Euforia Vaksinasi Jadi Abai Prokes

Rabu, 28 April 2021 17:33 Reporter : Yunita Amalia
Klaster Perkantoran Tinggi, Anies Sebut Efek Euforia Vaksinasi Jadi Abai Prokes Anies Baswedan Nongkrong Tak Dikenali Warga. Instagram/@aniesbaswedan ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, tingginya angka positif Covid-19 di perkantoran akibat rendahnya upaya pencegahan penularan. Menurutnya, bulan Ramadan sepatutnya tidak melonggarkan protokol kesehatan.

"Sekarang bulan puasa, tidak ada kebutuhan makan siang bagi yang muslim, tidak perlu minum, sehingga penggunaan masker terus menerus jauh lebih mudah sekarang ini dibanding hari-hari biasa," ucap Anies di Balai Kota, Rabu (28/4).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, celah menurunnya tingkat protokol kesehatan juga diikuti dengan rasa euforia vaksinasi Covid-19. Anies berpendapat, tidak sedikit masyarakat merasa vaksin menjadi upaya prioritas menekan angka kasus penularan.

Selain itu, imbuhnya, tren kasus yang menurun juga memancing masyarakat merasa telah aman, dan abai menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau kita lihat selama beberapa bulan terakhir ini kan stabil, ketika stabil muncul perasaan aman, tenang, padahal belum tuntas, ini yang harus kita tingkatkan lagi," tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menduga ada korelasi penularan Covid-19 klaster perkantoran dengan klaster keluarga. Dugaan ini, masih diselidiki berdasarkan data berdasarkan epidemiologi.

"Beberapa kasus yang ditemukan juga berhubungan dengan klaster keluarga," ucap Widya.

Dalam upaya tracing, pada periode 19-25 April Dinas Kesehatan menemukan 68 kasus positif Covid-19 dari 27 perkantoran. Jumlah ini diyakini masih berpotensi mengalami peningkatan.

Adanya klaster perkantoran juga diduga akibat aturan tentang batas maksimal karyawan bekerja di kantor tidak lagi dijalani.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 478 Tahun 2021, batas maksimal karyawan bekerja di kantor sebesar 50 persen. Batasan ini berlaku untuk setiap perkantoran swasta ataupun milik pemerintah.

"Pemprov DKI Jakarta tetap mengimbau untuk kapasitas ruangan di perkantoran hanya diisi 50 persen," imbuhnya. [rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini