Merdeka.com - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang transparansi.

Namun kenyataan, ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Wahyudinata masih menemukan adanya ketidaktransparansian antara Panitia pengawas Pemilu (Panwas) dengan Komisi Pemilihan Umum DKI (KPUD) Jakarta.

"Hubungan penyelenggara pemilu antara Panwas dengan KPUD masih ada informasi yang tidak didapat, seperti laporan jumlah dukungan," kata Wahyudinata pada diskusi 'keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta, Jalan Suryopranoto, Jakarta, Selasa (22/5).

Wahyu, sapaan Wahyudinata, mencontohkan sulitnya meminta hasil penghitungan dukungan salah satu cagub DKI Jakarta. Banyak alasan yang diutarakan KPUD, termasuk kerahasiaan data. "Panwas masih sulit mencari keterbukaan informasi," terang wahyu.

Ke depan diharapkan KPUD Jakarta bisa lebih transparan dalam memberikan infromasi. Terlebih mengenai aliran dana kampanye kepada masing-masing calon. Karena, dana kampanye ini ke depan akan menjadi tahapan penting dalam mewujudkan transparansi Pemilu.

"Mudah-mudahan Panwas dapat akses penghitungan dana kampanye," terangnya.