Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI kooperatif dan terbuka terkait kasus positif Covid-19 di lingkup kerjanya. Politikus PDIP itu mendesak tidak ada yang disembunyikan terkait pandemi saat ini.

"Ketegasan itu pun juga harus dan wajib berlaku bagi perkantoran di Pemprov DKI. Kalau ada yang terinfeksi sebut terinfeksi, enggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi, ini bukan aib yang harus ditutup-tutupi," kata Pras, Jumat (28/8).

Jika ada konfirmasi kasus, Pras mendesak agar Pemprov menyampaikan ke publik tentang penutupan lokasi. Penutupan bertujuan untuk sterilisasi.

Menurut Pras, menyembunyikan kondisi penularan Covid-19 di lingkup kerja Pemprov DKI adalah yang membahayakan. Dia menganggap konfirmasi kasus bukan lah hal aib yang patut disembunyikan.

"Isolasi sementara untuk disterilisasi, bahaya bos kalau sampai ditutup-tutupi," tuturnya.

Di samping itu, Pras setuju langkah Pemprov yang kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB (transisi). Hanya saja, ia kembali mengingatkan untuk mengetatkan pergerakan warga di zona-zona yang masuk kategori merah.

Melihat situasi terkini PSBB transisi yang saat ini sudah berlangsung baik memang sebaiknya dilanjutkan.

"Tapi wilayah-wilayah di RT dan RW zona merah tolong diperketat pengawasannya , termasuk pengawasan di perkantoran. Kalau memang ada sanksi, sanksi yang tegas bagi pelanggar," tandasnya.

Sebelumnya Pras pernah menyampaikan harapannya kepada Gubernur Anies Baswedan agar bijak menghadapi kasus positif Covid-19 yang terjadi di lingkup kerjanya. Pras meminta ruang kerjanya ditutup sementara waktu untuk dilakukan sterilisasi setelah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkonfirmasi positif Covid-19.

"Saya minta kepada Pak Gubernur, bicara masalah Covid udah jangan malu ini bukan aib, jelaskan, lockdown di ruangan dia, semua diperkecil," ujar Pras, Kamis (27/8).

Penutupan ruang kerja menurut Pras sudah menjadi adaptasi saat ini di perkantoran jika ditemukan kasus positif. Untuk itu, ketimbang tidak ada langkah pencegahan ekstrem politikus PDIP ini mengatakan agar Anies tanggap terhadap penularan Covid-19.

Penutupan gedung DPRD DKI hingga saat ini, dikatakan Pras setidaknya patut dijadikan contoh oleh Anies. Saat mengetahui anggota DPRD dari beberapa fraksi terkonfirmasi positif, Pras segera menutup gedung wakil rakyat Jakarta.

"Saya kemarin mengambil langkah di DPRD itu saya perpanjang penutupan karena ada beberapa teman-teman dari fraksi PAN, PKS, dan beberapa PJLP, NasDem (positif Covid-19), tapi saya minta kepada Pak Gubernur, ini enggak perlu malu, sekali lagi, ini sama-sama terbuka supaya tidak menyebar ke tempat lain," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah pun menyatakan enam pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang telah dinyatakan positif Covid-19 telah melakukan isolasi diri.

Saefullah menyatakan meski melakukan isolasi mandiri enam pejabat tersebut tetap melaksanakan tugasnya di rumah.

"Karena mereka tidak ada gejala apapun, sehingga mereka tetap bertugas meskipun tanpa interaksi langsung di kantor," kata Saefullah dalam keterangan pers, Kamis (28/8).

Sementara itu, kata Saefullah menyatakan untuk pejabat eselon II lainnya telah menjalani tes swab dan dinyatakan negatif Covid-19. Selain itu para pejabat tersebut juga dalam keadaan sehat.

"Sehingga, mereka dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala. Tentunya, dengan menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas," ucapnya.

Sejumlah pejabat yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut, yaitu:- Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Reswan W. Soewaryo- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat- Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati- Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin- Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris- Ketua TGUPP, Amin Subekti