Ketua DPRD DKI khawatir pungli di sistem ganjil genap
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, penerapan sanksi dalam pengendalian kendaraan dengan sistem ganjil genap masih belum optimal. Mengingat masih ada potensi kecurangan yang terjadi di lapangan.
Prasetio mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembenahan infrastruktur sebelum menerapkan sistem ini. Terlebih saat ini, menurutnya fasilitas dan petugas yang berjaga masih belum siap.
"Infrastrukturnya belum jalan, ERP-nya belum, SDM-nya tidak cukup. Harusnya sosialisasi dulu sampai fasilitasnya oke, sekarang begini takutnya di lapangan apa, ada pungli," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/8).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, selama infrastruktur belum siap sebaiknya penerapan sanksi tidak perlu diberlakukan. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) seharusnya memperbanyak sosialisasi mengenai sistem ganjil genap ini.
Prasetio menambahkan, seharusnya Pemprov DKI menerapkan sanksi usai Electronic Road Pricing (ERP) terealisasi. Sehingga langkah penanganan kemacetan di Jakarta dalam dilakukan.
"Kalau fasilitas belum selesai harusnya sosialisasi terus. Kalau beli mobil baru motor baru, langsung tempelin sensor ERP. Kerja jangan tanggung-tanggung sekalian," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari Ini dan Besok, Sistem Ganjil Genap di DKI Ditiadakan
Hal ini bertepatan dengan cuti hari libur dan cuti bersama
Baca SelengkapnyaSistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?
Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.
Baca SelengkapnyaSempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaKPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya