Ketua DPRD DKI Ingatkan MUI Independen Tak Boleh Jadi Bumper Seseorang

Rabu, 24 November 2021 23:16 Reporter : Fikri Faqih
Ketua DPRD DKI Ingatkan MUI Independen Tak Boleh Jadi Bumper Seseorang Ketua DPRD DKI Jakarta serahkan LHKPN. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI harus independen terkait dengan ramainya isu pembentukan pasukan siber (cyber army) oleh organisasi keagamaan itu.

"Bagi saya, yang namanya MUI itu majelis ulama Indonesia, dia tidak boleh menjadi bumper seseorang, namun harus independen," katanya di Jakarta, Rabu (24/11).

Dia menyebut, MUI harus menetapkan independensinya dan tidak boleh membela satu pihak saja. Karena MUI mampu membuat fatwa yang bisa diikuti oleh masyarakat luas.

"Jadi, tidak boleh istilahnya bela sana, bela sini, tidak boleh, karena dia bisa membuat fatwa, jadi harus hati-hati," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pihaknya mempersiapkan pasukan siber untuk melawan pendengung (buzzer) yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan.

Alasannya Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet.

Tim pasukan siber ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.

2 dari 2 halaman

Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan pendengung penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan yang tak lepas dari hibah Pemprov DKI senilai Rp10,6 miliar.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik gubernur? " kata Luqman kepada wartawan.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan pendengung penyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10 miliar.

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar via pesan singkatnya.

Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.

"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam 'cyber army'," katanya.

Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.

Baca juga:
PKB: Anies Kalau Mau Bikin Tim Siber Tidak Usah Libatkan Ulama
Ketua MUI DKI Menjawab soal Dana Hibah Rp10 M untuk Bentuk Buzzer Bela Gubernur Anies
Wagub DKI Ungkap Cara Anies Menyikapi Serangan Buzzer
PDIP Ingatkan Tugas MUI DKI Mengayomi Umat, Bukan Bikin Cyber Army
Wagub DKI : Setiap Organisasi Berhak Punya Cyber Army
PSI: MUI DKI Seharusnya Bina Mental dan Spiritual Masyarakat Bukan Bentuk Cyber Army

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini