Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendorong Dinas Pendidikan berani menegur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim atas peraturan yang dibuat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Pras, ketidaktegasan Dinas Pendidikan mengakibatkan sengkarut PPDB di Jakarta.

"Kalau Peremendikbud-nya salah kita lawan, kenapa tidak? Kasih masukan kepada Pak Menteri, jangan kita kayak kuda dikasih makan suruh lari," ujar Prasetyo saat rapat Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan.

Politikus PDIP itu menuturkan, jika Dinas Pendidikan menyadari ada kekeliruan yang akan menyebabkan polemik dalam seharusnya Pemerintah Provinsi melakukan langkah diskresi, menyesuaikan kebutuhan pendidikan di ibu kota.

Pras bersikukuh, agar Dinas Pendidikan segera menuntaskan sengkarut PPDB yang diprotes berbagai orang tua calon peserta didik baru. Ia juga berpesan, agar Dinas Pendidikan tidak merasa tertekan hanya karena sistem.

"Saya buat diskresi sebagai wakil rakyat yang ada di sini untuk mengeksekusi ini. Kalau ibu enggak bisa ya sudah saya buat gimana caranya," tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendesak Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti para peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi. Menurut Basri, membiayai para peserta didik di sekolah swasta menjadi tuntutan utama DPRD.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, tidak tertampungnya peserta didik untuk sekolah negeri acap kali menjadi masalah rutin. Ketersediaan sekolah dengan calon peserta didik disebutnya sangat timpang.

"Dari 5 tahun lalu tidak pernah ada sekolah baru, SD, SMP mau pun SMA jadi bagaimana mau tertampung? Dari kejadian ini malah wajib Pemda bertanggung jawab terhadap korban PPDB untuk membiayai para siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta," kata Basri, Selasa (7/7).

Ia menganggap Dinas Pendidikan memiliki anggaran cukup untuk mengakomodir peserta didik yang terpaksa masuk ke sekolah swasta. Andai tidak memiliki anggaran, dia meminta anggaran Formula E diperuntukan sebagai biaya akomodasi.

"Banyak dana yang bisa dipakai. Batalkan E Formula," tukasnya.

Nantinya, kewajiban Pemprov untuk membiayai peserta didik di sekolah swasta hingga lulus. Sementara pemilihan sekolah swasta bisa dipilih oleh Pemprov ataupun peserta didik, dengan catatan jarak sekolah tidak jauh dari tempat tinggal.

"Ditentukan juga boleh, siswa pilih juga boleh yang penting dekat dengan rumah," tandasnya.

Senada dengan Basri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menuntut Dinas Pendidikan mengakomodir solusi administrasi dan keuangan bagi calon peserta didik yang tereliminasi dari PPDB jalur zonasi. Satu bentuk solusi konkret menurut Zita adalah menunjuk sekolah swasta menjadi rekanan Pemprov DKI.

"Sesuai janji Dinas Pendidikan di rapat Komisi E 2 minggu lalu Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi ataupun keuangan anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB terpaksa nih harus masuk ke swasta," ujar Zita, Senin (6/7).

Nantinya, bagi para ribuan peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi dan terpaksa masuk ke sekolah swasta seluruh biaya digratiskan layaknya sekolah negeri. Tidak ada iuran bulanan, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang bangunan.

Menurut Zita langkah tersebut bisa saja terjadi mengingat anggaran Pemprov DKI cukup besar. Kendati di situasi pandemi Covid-19 keuangan DKI morat-marit, Zita menuturkan Dinas Pendidikan bisa menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mengakomodir ribuan calon peserta didik yang tidak lolos jalur zonasi.

"Saya rasa itu bisa, anggaran kita kan gede ada biaya emergency BTT. Covid bisa di-BTT kenapa buat pendidikan enggak bisa BTT? Jadi bisa dari dana BTT," tukasnya.