Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

"Bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).

Saat ini, Politikus PDI Perjuangan mengaku belum memperoleh dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020. Selain itu, dia juga mengaku dalam waktu dekat berencana berkirim surat kepada Pemprov DKI agar dokumen anggaran dapat diakses publik.

"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak anggota DPRD DKI meminta agar Pemprov DKI dapat membuka dokumen anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Sementara itu, Anies Baswedan mengaku akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI setelah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut akan melakukan penyisiran anggaran secara internal tanpa perlu dibuka secara umum. Dia beralasan hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan bila dibuka secara terbuka.

"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenernya keliatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah, ini ada masalahnya. Ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," paparnya.

Karena hal itu, Anies berencana memperbaharui sistem e-budgeting yang saat ini menjadi lebih modern.

"Sekarang baru mau diperbaiki, sekarang manual, mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti