Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) berencana melakukan aksi besar-besaran di depan Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (24/9) besok. FPI menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang akan menjadi presiden.

Selain itu, FPI juga menuntut agar DPRD DKI untuk tidak mengesahkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI JakartaPrasetioEdiMarsudi mengatakan pelantikan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan konstitusi.

Pasalnya, sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, maka jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah.

"Itu bukan hak FPI. Ini konstitusi," ujarPrasetiodi Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (23/9).

Prasetiomempersilakan FPI untuk melakukan aksinya di depan Balai Kota DKI. Namun, kata dia, sebagai warga negara yang baik harus menjalankan aksinya tanpa anarkis.

"Yang penting demonya baik. Sebagai warga negara itu berhak sampaikan aspirasinya. Kalau kita silakan terima. Yang penting tidak anarkis," pungkas dia.