Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD DKI Agendakan Rapat Bamus terkait Interpelasi Formula E

Ketua DPRD DKI Agendakan Rapat Bamus terkait Interpelasi Formula E Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi datangi KPK. ©Instagram/prasetyoedimarsudi

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berencana mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas interpelasi Formula E Jakarta guna dilanjutkan dalam rapat paripurna. Menurut dia, rapat paripurna sebelumnya pada 28 September 2021 sifatnya masih ditunda sementara.

"Nanti akan saya Bamus-kan secepat mungkin," kata Prasetio Edi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Interpelasi itu diajukan 33 anggota dewan dari dua fraksi, yakni PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Rapat paripurna kemudian tidak diadakan setelah Prasetio Edi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh empat wakil ketua DPRD DKI saat itu.

Sedangkan pelapor lain dari fraksi di DPRD DKI adalah Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem dan Golkar.

Setelah melalui proses panjang, BK DPRD DKI pada 14 Maret 2022 memutuskan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak melanggar tata tertib soal pelaksanaan sidang paripurna soal Interpelasi Formula E.

"Ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), itulah terjadi interpelasi, bukan sekonyong-konyong, tiba-tiba interpelasi. Ini yang akan kami pertanyakan kepada gubernur dan gubernur juga tidak boleh paranoid, harus hadir," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk itu, DPRD DKI akan tetap menggulirkan interpelasi sebagai hak anggota dewan kepada gubernur meski pembangunan pengaspalan sirkuit Formula E Jakarta sudah rampung.

Ia menilai interpelasi tidak mempengaruhi konstruksi sirkuit Formula E.

"Interpelasi itu beda dengan pengaspalan, jangan disamakan. Ini nyawa yang beda. Kalau berjalan silakan saja berjalan," katanya.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI membayar biaya komitmen senilai total Rp560,31 miliar. BPK merinci pembayaran biaya yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E pada tahun 2019 sebesar Rp360 miliar.

Kemudian, pada 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali membayarkan biaya komitmen sebesar Rp200,31 miliar.

Sedangkan biaya pembangunan sirkuit Formula E Jakarta mencapai Rp60 miliar atau bertambah sekitar Rp10 miliar dari rencana target semula sekitar Rp50 miliar.

"Ada temuan dalam audit BPK bahwa ada kerugian negara. Fungsi kami cuma ada tiga, salah satu fungsi ini yang harus kami pakai, pengawasan," katanya.

"Saya iyakan perencanaan kegiatan, saya ketok pada 2019, tapi setelah itu kan cari anggaran. Anggaran belum jalan, tiba-tiba 'nyelonong' Dispora itu melalui perintah gubernur pinjam Rp180 miliar itu. Itu masalahnya," katanya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya
RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR

RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR

Salah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya