Merdeka.com - Pekan ke-3 memimpin DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno langsung menggebrak dengan menutup Hotel dan Griya Spa Alexis. Penutupan dilakukan dengan menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

Alhasil, Alexis harus menutup usahanya. Belakangan terungkap Alexis menyetor pajak yang tak sedikit ke DKI. Berdasarkan pengakuan Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita dalam jumpa pers di Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata Nomor 1, Jakarta Utara, Selasa (31/10) lalu, Alexis tiap tahunnya menyetor pajak sebesar Rp 30 miliar ke DKI.

Namun besarnya jumlah pajak yang disetor Alexis ke DKI tak membuat Anies berubah pikiran. Anies tetap berkeras menolak perpanjangan permohonan TDUP Alexis. Dia tak masalah Jakarta akan kehilangan pemasukan besar dari pajak Hotel dan Griya Pijat Alexis.

Menurutnya, pajak yang masuk dari usaha prostitusi menjadi uang haram. Padahal uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan membangun dan mensejahterakan warga Jakarta.

"Kita ingin uang halal. Kita ingin dari kerja halal. (Pajak dari usaha prostitusi) Enggak berkah," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10).

Anies mengungkapkan, tidak akan main-main terhadap usaha yang berbentuk prostitusi. Sanksi berat berupa pencabutan izin akan dilakukan terlebih bukti-bukti yang dimiliki Pemprov DKI kuat.

"Ya saya akan tindak yang melakukan pelanggaran. Pokoknya kita akan tegas. Buktinya sudah cukup, kita sudah cukup. Kita bekerja sudah lama," katanya.

Keesokan harinya, Anies kembali menegaskan tak peduli pada pajak besar yang disetorkan Alexis kepada DKI. Anies mengaku ogah diatur-atur pelanggar hanya karena pemasukan pajaknya besar.

"Akal sehat nih, apakah karena pemasukan yang banyak pelanggaran dibiarkan? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau diatur dengan pemasukan kita enggak punya aturan," tegas Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/11) kemarin.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan pembiaran prostitusi terselubung akan berdampak lebih parah. Pemasukan yang besar tersebut tidak sepadan dengan ongkos kerugian yang harus dibayarkan.

Menurut Anies, apa yang telah dilakukannya terhadap Alexis sebagai upaya menyelamatkan harga diri kota Jakarta. Karena itu dia dengan tegas menyatakan tidak mau kompromi dengan Alexis.

"Saya menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban," katanya.

Anies mengatakan masih banyak potensi pajak yang bisa didapat DKI. Karenanya, dengan hilangnya pajak dari Alexis tak akan berpengaruh.

"Banyak potensi ya. Sebenarnya banyak potensi pajak kota yang belum dioptimalkan, dari mulai PBB, retribusi, banyak sekali yang itu akan ditingkatkan sehingga akan mengkompensasi," kata Anies.

Anies juga mengklarifikasi informasi pajak Alexis pertahun Rp 36 miliar. Menurutnya, pajak Alexis pertahun Rp 36 miliar bukan Rp 30 miliar.

"Rp 36 miliar," katanya.

Meski demikian, Anies menyatakan tak akan menutup semua tempat hiburan malam di ibu kota. Anies menegaskan hanya akan menutup tempat hiburan malam yang bermasalah seperti menjadi tempat peredaran narkoba dan prostitusi.

"Hiburan malam tidak mau ditutup semua, bahaya kalau itu kalau Anda bilang Rp 750 M (target pajak hiburan) ditutup, enggak, yang ada praktik bermasalah yang akan kita permasalahkan," kata Anies.

Anies menyatakan, meski bakal menutup tempat hiburan bermasalah, hal itu tidak akan berpengaruh kepada pendapatan DKI dari sisi pajak.

"Tapi sudah dihitung, apalagi kalau cuma Alexis kecil," katanya.