DPRD DKI Buka Pengaduan

Kencangkan Ikat Pinggang Demi Selesaikan Aduan Warga

Minggu, 6 Oktober 2019 05:32 Reporter : Hari Ariyanti, Fikri Faqih
Kencangkan Ikat Pinggang Demi Selesaikan Aduan Warga Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Beberapa partai di DPRD DKI Jakarta memutuskan membuka posko pengaduan warga. Adapun partai yang membuka pos pengaduan adalah PSI, PDIP, NasDem dan Golkar. Belum adanya alat kelengkapan dewan (AKD) membuat partai melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang masuk.

Seperti partai Golkar, banyak menerima pengaduan terkait pendidikan, kesehatan, disabilitas dan penebusan ijazah. Sayangnya belum banyak yang bisa teradvokasi. Alasan utamanya adalah belum adanya AKD. Sehingga aspirasi yang disampaikan ke pusat pengaduan belum dapat dicarikan jalan keluarnya.

"Beberapa itu belum bisa ditindaklanjuti karena komisi belum terbentuk. Jadi kita mau eksekusi bagaimana akhirnya kita coba cari data semampu kita. Ada juga ya yang kita panggil lagi untuk kita lengkapi datanya," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Seperti penebusan ijazah, Basri menjelaskan, nantinya permasalahan tersebut akan diakomodir Komisi E yang membidangi permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan hingga perlindungan anak. Nantinya fraksi dapat menyampaikan masalah tersebut dalam rapat komisi untuk bisa mencari solusi.

"Nah sudah ada pembicaraan oleh Sekda nanti akan diplot per-fraksi. Barangnya itu ada di E. Tapi perekrutan per-fraksi. Selebihnya nanti tindak lanjut komisi sambil kita bisa saja langsung komunikasi dengan SKPD," jelasnya.

Namun cara berbeda dilakukan oleh PDIP. Sama-sama menerima pengaduan warga, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mempersilakan anggotanya di DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyelesaikan masalah yang masuk. Namun untuk permasalahan kolektif yang masuk, akan diselesaikan melalui rapat fraksi.

Seperti yang dilakukan Ima Mahdiah. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu rela merogoh kocek pribadinya untuk membantu keluhan warga. Bahkan, kini dia rela menahan keinginannya untuk jajan di restoran agar bisa mengambil ijazah warga.

"Gaji banyak pengeluaran juga banyak. Sekarang malah sering ikat pinggang. Tapi enggak apa apa bawa makan dari rumah," ujarnya.

Dia mengaku tidak rugi dengan apa yang dilakukannya. Sebab menurutnya, masa depan anak anak Jakarta dapat diselamatkan dengan mengambil ijazah mereka di sekolah. Ima tidak memungkiri jika dirinya juga mendapatkan bantuan dari Aplikasi Jangkau, terutama untuk membantu mereka yang membutuhkan kursi roda dan tongkat.

1 dari 1 halaman

Bangun Sistem Agar Masalah Tak Berulang

Membangun komunikasi dengan eksekutif merupakan cara yang dipakai PSI untuk menyelesaikan pengaduan warga. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini memastikan setiap aduan masuk akan mendapatkan pengawalan. Harapannya agar eksekutif memberikan perhatian khusus pada laporan yang mereka terima.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengklaim, cara yang mereka lakukan terbukti efektif. Terbukti dari 110 pengaduan masuk, PSI telah berhasil menyelesaikan 70 persen, sementara sisanya masih dalam proses dan yang belum ditindaklanjuti sekitar 10 aduan.

"Aduan ini yang butuh tindak lanjut atau pengawasan lebih cepat. Kalau aspirasi ini akan kaitan dengan proses penganggaran nantinya atau program-program yang berkaitan dengan kebijakan. Contohnya kemarin ada aspirasi masalah evaluasi ganjil genap. Penggusuran perda mengenai bantuan hukum untuk OBH (organisasi bantuan hukum). Itu juga masuk ke kami," jelasnya.

Idris juga mengatakan, partai berbeda dengan yang lain karena membangun solusi agar permasalahan yang sama tidak kembali terulang. Namun untuk dapat mewujudkannya, mereka tetap harus menunggu AKD, program untuk satu masalah bisa menjadi satu kebijakan.

"Yang membedakan adalah kami dengan membangun sistem internal sendiri, monitoring itu tujuannya agar tercipta kami bisa menganalisis polanya jadi sebenarnya seperti KJP aduan yang berulang, aduannya apa saja? Nanti pas pembahasan anggaran, pembahasan kebijakan, evaluasi ketika komisi sudah ada itu ada bahan kami. Jadi ada perubahan secara sistem," terangnya.

[fik]
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini