Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi terlalu gegabah mengeluarkan surat peringatan penggusuran bagi warga Kelurahan Mangga Besar 1. Walaupun pemilik tanah telah memiliki sertifikat bukan berarti bisa langsung main hakim sendiri.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengakui, adanya aturan hukum yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengeksekusi hasil inkrah pengadilan. Namun kasus di Jakarta Barat ini sedikit berbeda.

"Pertanyaan saya kenapa sih lu iseng amat, kayak centeng aja lu. Ngapain jadi centeng orang udah tinggal begitu lama. Makanya saya bilang tidak usah jadi centeng-centeng deh, walaupun ada aturannya. Usaha dong, nego. Adain kerohiman. Kan udah lama, duduk dong bersama," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/8).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sempat kecolongan karena terlambat mengetahui kondisi ini. Bahkan dia mengungkapkan, informasi pertama diketahuinya melalui pemberitaan media.

"Jakarta begitu gede kenapa saya enggak tahu. Saya terima kasih sama media yang nulis, kita baca. Pak Pras (Prasetio Edi Marsudi) kan ke sana to, kita baca Pak Pras telepon. Makanya saya setop, kita kempesin tuh perut," tuturnya sambil tertawa kecil.

Namun, Ahok menjelaskan masalah akan jauh berbeda jika warga menduduki tanah milik negara. Jika tidak dilakukan penertiban maka akan dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan mengganggu program pemerintah.

"Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kalau tinggal tanah negara, kalau saya kasih rusun ke Anda adil enggak? enggak dong. Kalau kalian enggak mau pergi? Mau minta tanah negara enggak adil dong saya sama yang lain. Enak aja kamu dudukin tanah negara lalu dapat hak milik. Terus orang banjir dibiarin, terus orang enggak dapat dibiarin. Makanya kita mengadministrasi keadilan sosial," tutupnya.