Merdeka > Jakarta

Kelanjutan Wacana ERP Setelah Banyak Ditolak Masyarakat

Minggu, 29 Januari 2023 19:33 Reporter : Lydia Fransisca
Kelanjutan Wacana ERP Setelah Banyak Ditolak Masyarakat ERP. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Namun, sejumlah pihak menolak kebijakan tersebut karena dianggap membebani.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan mengikuti apapun keputusan dari DPRD. Kini, aturan tersebut masih digodok di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Tentu apapun keputusan dari dewan, kami dari Pemprov DKI Jakarta tentu akan menindaklanjutinya," kata Syafrin saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Saat ini, katanya, Pemprov DKI bersama DPRD sedang fokus membahas regulasi yang menjadi landasan hukum penerapan ERP.

"Masih fokus pada penuntasan regulasi. Jadi kita berupaya menyelesaikan regulasi dalam bentuk peraturan daerah," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1). Mereka menolak penerapan jalan berbayar di Ibu Kota atau electronic road pricing (ERP).

Secara bersamaan, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan eksekutif terkait pembahasan ERP. Ketua Komisi B DPRD Ismail pun turun temui massa dan mengajak mereka untuk gabung dalam rapat.

"Jadi hari ini bertepatan dengan rencana rapat lanjutan pembahasan ERP, ada aspirasi dari masyarakat yang sebenarnya juga sudah diberitahukan kepada kami," kata Ismail setelah menemui para ojol.

Secara pribadi, Ismail sebenarnya menolak wacana penerapan ERP. Tak hanya itu, mewakili partai naungannya, PKS, Ismail menyebut bahwa partainya menolak ERP secara tegas.

"Sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ujar Ismail. [lia]

Baca juga:
Ojol Demo Tolak ERP, Pj Gubernur DKI: Prosesnya Masih Lama
Ragam Solusi Atasi Macet Jakarta
Wacana ERP untuk Macet Jakarta Bikin Geregetan
PKS Tolak Rencana Jalan Berbayar di Jakarta: Menimbulkan Keresahan di Masyarakat
Kedua Kalinya Rapat ERP Ditunda Karena Pemprov DKI Absen, DPRD akan Lapor Heru

Kedua Kalinya Rapat ERP Ditunda Karena Pemprov DKI Absen, DPRD akan Lapor Heru
Kedua Kalinya Rapat ERP Ditunda Karena Pemprov DKI Absen, DPRD akan Lapor Heru
Driver Ojol Demo Tolak ERP di DPRD DKI: Kami Minta Sistem Ini Dibatalkan!
Driver Ojol Demo Tolak ERP di DPRD DKI: Kami Minta Sistem Ini Dibatalkan!
Polisi Optimistis Penerapan ERP: Agar Memaksa Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi
Polisi Optimistis Penerapan ERP: Agar Memaksa Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi
Heru Sebut ERP Tak Langsung di 25 Titik: Diutamakan di Jalan Terlayani Angkutan Umum
Heru Sebut ERP Tak Langsung di 25 Titik: Diutamakan di Jalan Terlayani Angkutan Umum
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jalan Berbayar Elektronik
  3. Kemacetan Jakarta
  4. Pemprov DKI
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Puasa Bikin Ngantuk, Berapa Lama Manusia Bisa Bertahan Tanpa Tidur? Ini Kata Sains
image

Wacana Golkar Gabung Koalisi Perubahan, NasDem: Kekuatan Bertambah Besar
image

Ini Aturan Larangan Pejabat Negara dan ASN Bergaya Hidup Mewah
image

Aturan Lengkap Pencairan THR 2023 Bagi Pekerja Swasta

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi