Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercatat sebagai pejabat negara yang patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut terlihat dari laman elhkpn.kpk.go.id.

Anies Baswedan melaporkan hartanya dari sebelum menjabat sebagai gubernur DKI. Saat diberikan amanat menjadi orang nomor satu di Jakarta, Anies melaporkan kepemilikan hartanya dalam setiap periode.

Berdasarkan data e-LHKPN KPK yang dilihat Liputan6.com, Minggu (12/9), di awal tahun menjadi gubernur, yakni pada 2017, harta yang dilaporkan Anies sebesar Rp5,6 miliar. Sementara pada laporan tahun 2020, harta Anies mencapai Rp10,9 miliar.

Namun demikian, harta yang dilaporkan Anies saat menjadi calon gubernur justru lebih besar dibanding saat awal dirinya menjabat. Pada laporan tahun 2016, harta Anies Rp7,3 miliar dan USD 8.893.

Sementara untuk laporan tahun 2019, atau dua tahun setelah menjabat, harta Anies naik sebesar Rp11,06 miliar. Dan kini, pada laporan terbarunya, atau saat pandemi Covid-19 melanda negeri, harta Anies berkurang sekitar Rp149 juta. Jumlah harta Anies saat ini sebesar Rp10,15 miliar.

Pada laporan terbarunya ini, Anies tercatat mempunyai harta tidak bergerak berupa empat bidang tanah yang tersebar di Jakarta Selatan dan Sleman senilai Rp13,34 miliar. Dari empat bidang tanah tersebut, hanya satu yang disebutkan telah berdiri sebuah bangunan.

Sementara harta bergerak yang dilaporkan Anies yakni ada empat, senilai Rp648 juta. Di antaranya adalah mobil Mazda 2 2013, Honda Odyssey 2016, motor Vespa Sprint 1968, dan motor Kawasaki EX250V 2018. Anies juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,06 miliar.

Anies tercatat memiliki surat berharga senilai Rp56,28 juta. Kas atau setara kas lainnya yang dilaporkan Anies sebesar Rp2,01 miliar. Terakhir, dia tercatat mempunyai harta lainnya senilai Rp631,42 juta.

Jika ditotal, harta yang dimiliki Anies sebesar Rp17,76 miliar. Namun Anies memiliki utang sebesar Rp6,84 miliar. Alhasil, harta kekayaan Anies pada tahun 2020 sebesar Rp10.915.550.262.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggilan menyebut, selama pandemi, sebanyak 70,3 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen.

"Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar, Selasa (7/9).

Menurut Pahala, para pejabat negara yang mengalami penurunan harta yakni mereka yang berasal dari kalangan pengusaha. Pahala menduga selama pandemi Covid-19, pejabat negara sekaligus pebisnis itu merupakan pihak yang terdampak pandemi.

"Tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir yang pengusaha, yang bisnisnya surut atau bagaimana," kata Pahala.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com