Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI kembali menunda rapat pembahasan terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada Rabu (25/1). Penundaan rapat karena Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati absen.

"Rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail sambil mengetok palu.

Untuk diketahui, DPRD dengan pihak eksekutif juga pernah menunda rapat pembahasan ERP pada Senin (16/1) lalu. Karena, Asisten Pereknomian dan Keuangan DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Hukum tak menghadiri rapat tersebut. Kemudian, rapat dijadwalkan ulang pada hari ini dan kembali ditunda.

Sebelum rapat tersebut diputuskan ditunda, beberapa anggota Komisi B menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Manuara Siahaan mengaku kesal dengan ketidakhadiran Asisten Perekonomian dan Keuangan. Ia menyarankan agar kejadian ini dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Biasanya kalau kita kesel, marah. Tapi kali ini kalau saya kesal, jadi ketawa. Asal jangan sampai ini nanti kita pikirkan Bu Sri seperti memainkan parlemen saja. Undangan berikutnya nanti kita undang Pj Sekda (Uus Kuswanto), asisten juga kita undang, dan kita harus beritahu kepada Pak Gubernur tembusan dua kali rapat ini (ditunda)," kata Manuara.

Anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin juga berpendapat yang sama. Dia meminta absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan untuk dilaporkan kepada Heru. Sebab, pembahasan ERP merupakan topik yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.

"Kita Komisi B, pimpinan di sini harus dengan tegas untuk memberikan surat lagi atau bahkan tembusan kepada Pak Pj untuk menegur bahwasannya ini masalah yang serius, polemik yang ada sekarang di masyarakat. Sekali lagi, ini juga masih pembahasan, butuh pembahasan yang panjang. Artinya ini saya kalau berpendapat bukan setuju atau tidak setuju, menolak atau tidak menolak, ini masih kita perlu bicarakan, khususnya dengan Komisi B," ujar Ichwanul.

Ismail berharap pihak eksekutif bisa menaruh perhatian lebih terhadap pembahasan ERP. Sebab, usulan kebijakan ERP berasal dari pihak Pemprov DKI.

"Mohon untuk yang kesempatan ketiga nanti, atensi penuh dari pihak eksekutif. Kenapa? karena bagaimanapun ini adalah inisiatif dari eksekutif. Mohon bisa disampaikan kepada pimpinan terkait apa-apa yang tadi disampaikan oleh Komisi B, bahkan sampai ke Pj Gubernur," ujar Ismail.