Merdeka > Jakarta

Kedua Kalinya Rapat ERP Ditunda Karena Pemprov DKI Absen, DPRD akan Lapor Heru

Rabu, 25 Januari 2023 15:43 Reporter : Lydia Fransisca
Kedua Kalinya Rapat ERP Ditunda Karena Pemprov DKI Absen, DPRD akan Lapor Heru Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI kembali menunda rapat pembahasan terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada Rabu (25/1). Penundaan rapat karena Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati absen.

"Rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail sambil mengetok palu.

Untuk diketahui, DPRD dengan pihak eksekutif juga pernah menunda rapat pembahasan ERP pada Senin (16/1) lalu. Karena, Asisten Pereknomian dan Keuangan DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Hukum tak menghadiri rapat tersebut. Kemudian, rapat dijadwalkan ulang pada hari ini dan kembali ditunda.

Sebelum rapat tersebut diputuskan ditunda, beberapa anggota Komisi B menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Manuara Siahaan mengaku kesal dengan ketidakhadiran Asisten Perekonomian dan Keuangan. Ia menyarankan agar kejadian ini dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Biasanya kalau kita kesel, marah. Tapi kali ini kalau saya kesal, jadi ketawa. Asal jangan sampai ini nanti kita pikirkan Bu Sri seperti memainkan parlemen saja. Undangan berikutnya nanti kita undang Pj Sekda (Uus Kuswanto), asisten juga kita undang, dan kita harus beritahu kepada Pak Gubernur tembusan dua kali rapat ini (ditunda)," kata Manuara.

2 dari 2 halaman

Anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin juga berpendapat yang sama. Dia meminta absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan untuk dilaporkan kepada Heru. Sebab, pembahasan ERP merupakan topik yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.

"Kita Komisi B, pimpinan di sini harus dengan tegas untuk memberikan surat lagi atau bahkan tembusan kepada Pak Pj untuk menegur bahwasannya ini masalah yang serius, polemik yang ada sekarang di masyarakat. Sekali lagi, ini juga masih pembahasan, butuh pembahasan yang panjang. Artinya ini saya kalau berpendapat bukan setuju atau tidak setuju, menolak atau tidak menolak, ini masih kita perlu bicarakan, khususnya dengan Komisi B," ujar Ichwanul.

Ismail berharap pihak eksekutif bisa menaruh perhatian lebih terhadap pembahasan ERP. Sebab, usulan kebijakan ERP berasal dari pihak Pemprov DKI.

"Mohon untuk yang kesempatan ketiga nanti, atensi penuh dari pihak eksekutif. Kenapa? karena bagaimanapun ini adalah inisiatif dari eksekutif. Mohon bisa disampaikan kepada pimpinan terkait apa-apa yang tadi disampaikan oleh Komisi B, bahkan sampai ke Pj Gubernur," ujar Ismail. [lia]

Baca juga:
Driver Ojol Demo Tolak ERP di DPRD DKI: Kami Minta Sistem Ini Dibatalkan!
Polisi Optimistis Penerapan ERP: Agar Memaksa Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi
Heru Sebut ERP Tak Langsung di 25 Titik: Diutamakan di Jalan Terlayani Angkutan Umum
DPR Minta Wacana ERP di DKI Ditinjau Ulang, Fokus Maksimalkan Transportasi Publik
Daftar Negara Sukses Terapkan Jalan Berbayar ERP, Singapura Jadi Pertama
Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Ruas Jalan

Daftar Negara Sukses Terapkan Jalan Berbayar ERP, Singapura Jadi Pertama
Daftar Negara Sukses Terapkan Jalan Berbayar ERP, Singapura Jadi Pertama
Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Ruas Jalan
Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Ruas Jalan
DKI Diminta Fokus Ganjil Genap dari pada ERP: Jangan Buat Beban Baru ke Masyarakat
DKI Diminta Fokus Ganjil Genap dari pada ERP: Jangan Buat Beban Baru ke Masyarakat
NasDem Tolak Jalan Berbayar: Dibangun Pakai Uang Rakyat, Masa Mau Lewat Harus Bayar?
NasDem Tolak Jalan Berbayar: Dibangun Pakai Uang Rakyat, Masa Mau Lewat Harus Bayar?
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jalan Berbayar Elektronik
  3. Kemacetan
  4. Kemacetan Jakarta
  5. Viral Hari Ini
  6. Heru Budi Hartono
  7. Pemprov DKI
  8. DPRD DKI
  9. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

PNS Dilarang Nikah Siri, tapi Boleh Poligami
image

Mistis dan Unik, Ilmuwan Temukan 'Jejak Kaki Hantu' Berasal dari 12.000 Tahun Lalu
image

Pemilu Pertama Tahun 1955: Membongkar Strategi Kebangkitan PKI dari Liang Kubur
image

Catat, Ini Penjelasan Lengkap BKN Soal PNS Memiliki Tato

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi