Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun terkait Kasus penistaan agama yang menimpanya. Pengunggah potongan video Ahok yang dianggap menistakan agama di Kepulauan Seribu, Buni Yani mengatakan, tuntutan itu tidaklah logis.

"Nah ini enggak masuk akal sesungguhnya ya satu tahun, kalau kita lihat sejak awal sebetulnya Pak Basuki ini bisa dua itu, kalau enggak salah pasal dikenakan, pasal 156 pasal 28 kena juga UU ITE tapi kemudian UU ITE itu didrop, Jaksanya maju hanya dengan pasal 156," kata Buni, saat gelar jumpa pers di Sofyan Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/4).

"Orang yang mengabarkan kebenaran diancam 6 tahun dan dikenakan UU ITE pasal 28 ayat 2 sementara orang yang melakukan berbicara kurang etis penistaan agama itu dituntut 1 tahun, percobaan juga, yang sudah tidak pasti masuk penjara. Betul enggak sih logika kita, nurani kita sebagai bangsa, di bulak balik gitu," ujarnya.

Menurut Buni, Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung melindungi mantan Bupati Belitung Timur itu. "Tugasnya Jaksa enggak ada logika peradilan bahwa jaksa itu kemudian membela si terdakwa, lucu sekali. tapi saya enggak mau masuk wilayah itu. Saya masuk wilayah saya saja deh yang sudah mau jadi calon terdakwa," ucapnya.

Sebelumnya pada tanggal hari Selasa (25/4) lalu Ahok membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai Ahok membacakan pledio-nya, Hakim memutuskan untuk membacakan putusan atas kasus penistaan agama tersebut pada 9 Mei 2017 mendatang.

"Setelah tuntutan dan pembelaan dan replik telah disampaikan secara oleh penuntut umum maka giliran majelis akan memberikan putusan terhadap perkara ini BTP alias Ahok dan sesuai dengan jadwal maka putusan akan kami ucapkan pada selasa 9 Mei 2017. Untuk itu diperintahkan saudara terdakwa untuk hadir dalam sidang tersebut," tutup Dwiarso, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).