Merdeka.com - Polisi masih menyelidiki kasus penyekapan remaja NAT (16) yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Jakarta Barat (Jakbar). Mereka memeriksa 11 saksi untuk mengungkap tindak pidana itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan tujuh saksi telah diperiksa di Mapolda Metro Jaya. "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi yaitu pelapor dan pemeriksaan kepada korban," ujar dalam keterangannya, Sabtu (17/9).

Empat orang saksi lainnya juga telah periksa di lokasi tempat Kejadian Perkara (TKP). "Selain itu kami lakukan juga pemeriksaan empat saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian," sambungnya.

Namun Zulpan tidak merinci lokasi yang diduga kerap dijadikan penyekapan korban remaja tersebut.

Prostitusi Terselubung di Apartemen

Sebelumnya, kepolisian berhasil mengungkapkan praktik prostitusi terselubung beroperasi di sebuah apartemen bilangan Jakarta Barat. Salah seorang perempuan berusia 16 tahun diduga dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Saat itu, korban dijanjikan akan mendapat upah Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun, kenyataannya tak sesuai janji. "Selama anak korban bekerja melayani tamu ternyata seluruh uang hasil melayani tamu setiap harinya diminta oleh terlapor dengan alasan untuk membayar sewa kamar dan makanan sehari-hari," ujar Zulpan.

Dia menerangkan, korban saat itu hendak keluar dari pekerjaannya. Namun, tidak diperbolehkan oleh terlapor. "Dengan alasan masih memiliki banyak utang kepada pelapor," ujar dia.

Terkait kejadian ini, pihaknya telah melakukan pengecekan ke TKP, memeriksa saksi pelapor termasuk korban. Saat ini, penyidik telah berkoordinasi P2TP2A untuk membeberkan perlindungan terhadap korban.

Diketahui, Kasus ini dilaporkan orang tua korban pada 14 Juni 2022. Laporan itu ditandai dengan terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/2912/VI/2022/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA.

Atas perbuatannya, terlapor disangka melanggar Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 12 dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI No 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.