Kapan APBD DKI diketok? Tak jelas
Merdeka.com - Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak jelas kapan waktunya. Pemrov DKI dan DPRD masih membahas RAPBN setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) selesai bulan lalu.
"Jadi pengesahan akan mundur lagi karena harus diubah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (10/1).
Apalagi, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD tahun 2012 lebih dari perkiraan sebelumnya, dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 9,2 triliun. Ada tambahan sekitar Rp 3,1 triliun. Sedangkan Silpa pada APBD 2013 diperkirakan Rp 900 miliar.
Dengan adanya perubahan besaran Silpa yang akan dimasukkan dalam RAPBD 2013, maka akan mengubah KUA-PPAS. Karena itu, pengesahan APBD 2013 dipastikan molor lebih lama lagi.
Sementara Pemprov DKI belum menyerahkan kembali perubahan kepada DPRD DKI Jakarta. Dengan adanya perubahan Silpa tersebut, maka total alokasi anggaran dalam RAPBD DKI 2013 bisa mencapai Rp 49,9 triliun dari yang sebelumnya Rp 46,86 triliun.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada penambahan besaran Silpa 2012. Rencananya Silpa tersebut akan digunakan untuk program prioritas dalam menyelesaikan masalah banjir, macet, dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Ya struktur APBD DKI 2013 bisa berubah. Untuk KUA-PPAS 2013 bukan berubah, tetapi mengalami penambahan program yang dianggarkan melalui Silpa," ujarnya.
Beberapa hari lalu Jokowi menargetkan pengesahan APBD bisa dilakukan pada akhir Januari. Dengan adanya penambahan ini, mungkinkan APBD bisa diketok akhir bulan ini?
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaKPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaKepala BPPD Sidoarjo Potong Dana Insentif Pegawai Hingga 30 Persen
Ari ditahan selama 20 hari ke depan guna untuk penyelidikan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaPengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali
Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaBesaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya
Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca Selengkapnya