Kadis Penataan Kota DKI mengaku tak kuasa robohkan Menara Saidah
Merdeka.com - Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Benny Agus Chandra mendapatkan permintaan untuk mengaudit sejumlah gedung di ibukota, salah satunya Menara Saidah. Sebab, gedung yang tidak digunakan tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik jika dikelola oleh Pemprov DKI.
Agus mengungkapkan, selain Menara Saidah masih ada beberapa gedung lain yang juga akan dilakukan audit. Namun, mengenai rencana perubuhan gedung, masih belum dapat dipastikan.
"Sekarang lagi diaudit nanti kalau sudah ada beberapa gedung seperti di Cikini, kita audit, terpaksa kita lihat. Kalau robohin bukan kita, mereka yang robohin, enak aja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).
Dia mengaku sudah memiliki data gedung-gedung yang akan diaudit. Namun, Agus mengatakan, tidak hafal mengenai berapa gedung yang akan dipanggil.
"Ada beberapa cuma datanya saya enggak hapal. Gedung sudah lama, setengah jalan nanti datanya. Ada banyak. Sebagian sudah kita panggil," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah meminta Dinas Tata Kota DKI untuk melakukan audit seluruh gedung di ibu kota. Sebab, banyak gedung yang tidak dimanfaatkan ataupun belum selesai dibangun, salah satunya adalah Menara Saidah.
Djarot mengatakan, permasalahan gedung di Jakarta harus segera diselesaikan sebab tanah itu dapat dimanfaatkan.
"Soal Menara Saidah, kita udah minta tolong untuk diaudit Dinas Tata Kota, sampai kita mau robohin. Tapi katanya sengketa," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).
Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, permasalahan di Menara Saidah cukup pelik. Mulai dari kabar bahwa bangunan tersebut miring, hingga sengketa keluarga yang belum juga usai.
"Saidah itu udah sengketa ramai dan katanya miring. Waktu itu kita undang dinas tata kota, katanya konstruksinya masih oke. Tapi gak dimanfaatkan akhirnya jadi rumah hantu. Kalau masalah gedung seperti itu bisa kita manfaatin," terangnya.
Djarot mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga setiap tanah yang bersengketa dapat diambil alih hingga permasalahan tersebut telah ingkrah.
"Kita udah ngomong, kalau sengketa bisa masuk. Bisa dimanfaatin dari pada dianggurin kaya gitu, selama belum in kracht," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan mengungkapkan, permasalahan gedung itu tidak hanya di Menara Saidah saja. Semua gedung di ibu kota juga akan dilakukan audit. Harapannya lahan yang dapat dimanfaatkan akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta.
"Sama, kaya gedung yang belum selesai. Kayak yang ada di depan kantor PDI ada gedung yang belum selesai, mau jadi apa apartemen kaya gitu.Bisa diambil alih kalau bersengketa," tutup Djarot.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata 70 Persen Gedung di Kota Tua Jakarta Milik Perusahaan BUMN, Bakal Ada Alih Kelola?
Erick berkelakar, jika BUMN diminta mengelola Kota Tua seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hal itu patut dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaBawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaRestorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki
Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJakarta Dikepung Macet Panjang Jelang Tengah Malam, Ini Titik-Titiknya
Jakarta dikepung kemacetan panjang jelang Rabu tengah malam.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaKisah Menarik Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Dulu Kantor Residen Priangan dan Dikunjungi Tokoh Dunia
Meletusnya Gunung Gede Pangrango menandai berdirinya rumah dinas gubernur Jawa Barat ini
Baca Selengkapnya