Kadis Kesehatan DKI: Kartu Indonesia Sehat untuk PMKS
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memprioritaskan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebab, Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak menjangkau mereka.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, warga Jakarta tidak mungkin mendapatkan KJS dan KIS. Mereka akan mendapatkan salah satu saja.
Sebab data yang digunakan terkoneksi dengan data yang dimiliki Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
"Itukan semuanya sudah link dengan BPJS. Kalau double pasti terpental karena nomornya sudah berurutan. Kecuali kalau namanya dobel," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11).
Dia menambahkan, pembagian kedua program bantuan kesehatan ini akan saling melengkapi. Sebab KJS hanya akan diberikan kepada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Sedangkan KIS diperuntukkan warga yang berasal dari luar daerah atau PMKS.
"KIS itu sasarannya ke PMKS. Jadi warga PMKS yang tidak punya KTP DKI kan banyak. Kalau itu dihandel DKI pasti warga tanya, kok itu orang tidak punya KTP DKI diurusin. Itu yang dibayarin oleh KIS," terang Dien.
Selain PMKS, KIS juga akan diperuntukkan bagi panti-panti sosial, terutama yang dimiliki Kementerian Sosial. Karena selama KJS diterapkan pihaknya tidak berani untuk memberikannya kepada panti sosial.
Namun, dia mengingatkan tidak ada perbedaan antara KJS dan KIS karena proses dan layanan yang diterima warga akan sama. Pertama-tama pasien harus mendapatkan rujukan dari puskesmas sebelum ke rumah sakit. Tujuannya untuk menyaring pasien.
"Pelayanannya sama. Kalau sakit dia ke puskesmas. Kalau darurat baru ke rumah sakit," ungkap Dien.
Di Jakarta sendiri ada 3,9 juta warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan kesehatan. Sebanyak 2,7 juta orang sudah ditanggung oleh KJS. Sementara sisanya sebanyak 1,2 juta warga ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
"Sekarang sudah ada 2,7 juta orang yang pakai KJS. Sudah tinggi. Itu belum lagi yang beli asuransi sendiri. Kalau semua total DKI sudah terbackup asuransi BPJS sudah 70 persen," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaDinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKapolri Minta Anggota Jaga TPS Perhatikan Kesehatan KPPS
Perintah itu guna mencegah terulangnya tragedi kelam saat Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaDinkes DKI: Penyakit Terbanyak Petugas KPPS di Jakarta Adalah Penyakit Bawaan
Berbeda dengan tahun 2019 yang didominasi penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya