Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 1,2 miliar untuk program kartu Jakarta sehat. Namun dana itu dinilai tak akan cukup untuk membiayai pengobatan 4,7 juta penduduk Jakarta.

Pandangan itu berbanding terbalik dengan keyakinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi yakin Dinas DKI tidak menunggak biaya pengobatan pada rumah sakit yang menjalin kerja sama.

"Nggak nunggak, dulu juga sama," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/12).

Jokowi menegaskan semua pembiayaan sudah dipikirkan secara matang dan diatur dalam APBD yang berlaku di tahun itu.

"Biasa pembayaran seperti itu nanti ditutup di anggaran berikut," jelasnya.

Mantan wali kota Solo ini tak akan tawar menawar dengan program itu. Menurutnya, kartu sehat harus tetap berjalan akan masalah kesehatan di Jakarta bisa ditangani.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati mengatakan, setelah adanya KJS, jumlah pasien baik di puskesmas maupun rumah sakit di ibu kota melonjak hingga 70 persen. Otomatis, anggaran di bidang kesehatan itu pun turut membengkak.

"Sampai akhir Desember perkiraan masih akan ada hutang hingga Rp 355 miliar," ungkap Dien, Jakarta, Jumat lalu.

Dien menjelaskan, anggaran yang disediakan untuk jaminan kesehatan selama 2012 mencapai Rp 769 miliar. Untuk bulan November saja telah terserap hingga 90 persen, atau sekitar Rp 692,1 miliar.