Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menampik jika upaya relokasi warga di bantaran Waduk Pluit Jakarta Utara adalah sebuah pemaksaan. Menurutnya, tanah yang ditempati warga merupakan lahan waduk yang harus segera dikeruk dan dinormalisasi sebagai antisipasi banjir.

"Bukan pemaksaan. Di situ adalah tempat air, waduk," ujar Jokowi di Tanah Tinggi Jakarta Utara, Jumat (3/5).

Politisi PDIP itu mengatakan, warga Waduk Pluit tidak menolak untuk direlokasi. Namun yang menjadi persoalan, mereka minta dipindahkan ke lokasi yang memiliki lahan, bukan rumah susun.

"Tidak menolak, mereka meminta dipindah di sebuah lahan, lahannya kita nggak punya, yang ada adalah Rusun," ujar Jokowi.

"Itu yang dihuni sekarang adalah waduk, tempat air dan ini bukan tempat hunian sehingga bagaimanapun mereka harus dipindah. Satu-satunya jalan, ya itu Rusun," sambungnya.

Sebelumnya, warga yang bermukim di Waduk Pluit tidak hanya menolak dipindahkan ke Rusun, mereka juga meminta ganti rugi terhadap lahan yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Warga menganggap lahan yang mereka tempati cukup lama adalah lahan miliknya, sehingga meminta lahan itu dibagi untuk mereka agar bisa mendapatkan uang ganti rugi.

Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 Hektare. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 Hektare akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.