Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai tidak ada kemajuan berarti dalam bidang transportasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Sederet moda transportasi perkotaan dibangun dengan pijakan yang lemah.

Dosen Universitas Paramadina Jakarta ini menambahkan, masyarakat justru bingung dengan kebijakan transportasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain itu, biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat di ibukota pun cenderung mahal.

"Nggak ada kemajuan dalam bidang transportasi di zaman Jokowi ini. Masyarakat juga bingung dengan model transportasi yang diciptakan oleh Pemprov DKI. Ada BKTB, APTB, Transjakarta, dan bus Kopaja AC. Itu semua harganya beda dan jadi mahal. Harusnya di perkotaan biaya transportasi cukup bayar sekali. Itu yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI," ujar Agus saat dihubungi merdeka.com, senin (17/3).

Agus menyayangkan, kebijakan Jokowi melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol. Sebab Jokowi tidak berpihak pada rakyat, karena pembangunan enam ruas jalan tol ini terkesan dipaksakan dan menjadi proyek terima kasih kepada pihak swasta.

"Pembangunan enam ruas jalan tol itu kan biar bisa kasih proyek ke swasta saja," ungkapnya.

Agus juga menyayangkan, mengapa Jokowi diam melihat kasus bus Transjakarta rusak dan karatan. Kasus tersebut menurutnya semakin menambah daftar kegagalan Jokowi mengendalikan bawahannya. Terlebih ini menunjukkan Jokowi tidak memiliki kemampuan menganalisis kinerja anak buahnya.

"Sedari awal sudah saya sampaikan supaya Pemprov DKI Jakarta jangan membeli bus asal China atau Korea karena hanya akan tahan dua tahun saja. Mending beli bus yang berstandar internasional. Setelah kejadian ini kok gubernur diam saja? Kadishub mestinya ditegor dari awal," tegasnya.

Semasa kepemimpinan Jokowi , Pemprov DKI Jakarta nampak lemah dalam pengelolaan ratusan unit bus Transjakarta. Karena nampak tidak menyiapkan strategi mengelola Transjakarta. Sebagai contoh koridor 12 Transjakarta yang minim pengemudi. Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta harus meminjam pengemudi dari operator swasta yang gajinya otomatis lebih tinggi dari pengemudi lainnya.

Yang terakhir saat Jokowi memutuskan melanjutkan proyek Monorel. Agus menyesalkan langkah yang ditempuh oleh Jokowi . Karena, sedari awal PT Jakarta Monorel (JM) sudah gagal membangun megaproyek tersebut. Dan bila sekarang Monorel mangkrak lagi, maka menurutnya Jokowi adalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab karena memberi harapan palsu kepada warga DKI.

"Kenapa Jokowi kemarin izinkan proyek itu? Sudah jelas-jelas PT JM nggak punya dana tapi kok diijinkan? Sekarang Jokowi mau maju jadi presiden? Jangan dululah. Kasihan dia digebukin lawannya nanti," kata Agus.