Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Timur. Kedatangan Jokowi bersama rombongan wartawan ini tidak diperkirakan sebelumnya oleh Walikota Jakarta Timur Krisdianto dan Kepala PTSP Jakarta Timur Husnul Chotimah.

Jokowi mengatakan, tujuan sidak ini untuk mengetahui secara langsung kesiapan PTSP Jakarta Timur yang juga merupakan pilot project, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dari segi fasilitas dan infrastrukturnya sudah baik. Tetapi memang ini sebuah reformasi total jadi tidak hanya satu pintu namanya, tapi memang izin-izin yang ada di kantor-kantor atau dinas-dinas, semua kewenangannya harus diserahkan ke sini sehingga mempercepat proses pelayanan," kata Jokowi di Kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa (16/7).

Jokowi meminta, pelayanan yang diberikan juga dapat terukur waktu penyelesaiannya. Keterbukaan masalah informasi pelayanan di PTSP Jakarta Timur menurutnya, harus terus diperbaiki.

"Harus jelas. Nggak boleh maksimal 5 hari. Harus 3 hari. Kalau sudah ngomong, berani tulis. Kayak SIUP itu maksimal itu 3 hari, bisa 1 atau 2 hari. Ini yang mungkin perlu diperbaiki," katanya.

Selain mengenai waktu penyelesaian perizinan, informasi mengenai syarat-syarat perizinan harus juga dipampang di ruang PTSP. Seperti informasi seperti syarat-syarat pelayanan juga harus diperhatikan. Misalnya, diperinci di dalam mesin 'touchscreen' yang ada.

"Sarana dan prasarana, nanti semuanya harus berjalan dengan baik. Kalau untuk melayani rakyat kita haru memberikan pelayanan yang baik," terangnya.

Kemudian besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan di PTSP yang harus dibuka semuanya. Juga berapa lama waktu perizinan dapat selesai. Semua itu harus, harus tercantum dengan detil dan terbuka.

"Begitu pula bila ada biaya, itu harus dibuka semuanya. Semua harus tercantum secara terbuka, sehingga orang bisa komplain bila melebihi itu," katanya.

Jokowi mengungkapkan, PTSP Jakarta Timur merupakan proyek percontohan. Nantinya unit PTSP setingkat Suku Dinas.

"Saya ingin memastikan fasilitas yang ada. Semua kewenangan di Dinas-Dinas, kantor-Kantor atau Badan-badan yang ada di tarik ke sini. Jadi jangan hanya kertasnya masuk sini, tapi nyelonongnya ke Dinas," tandasnya.