Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melimpahkan pertanggungjawaban mutlak untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) kepada Sekda atau Bappeda DKI Jakarta. Sebab, kebijakan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, selaku pemberi dana hibah untuk pembangunan moda transportasi berbasis rel tersebut.

"Saya mau bikin SK (Surat Keputusan) pelimpahan tanggung jawab kepada Sekda atau Kepala Bappeda," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (26/4).

Tanggung jawab mutlak tersebut sengaja tidak dilimpahkan ke PT MRT Jakarta, karena agar tetap ada pengawasan dari pihak internal Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sarwo Handayani saat ini telah ditetapkan sebagai anggota komisaris PT MRT Jakarta.

"Kepala Bappeda juga salah satu anggota komisarisnya," ucapnya.

Menurut Jokowi, pengalihan tanggung jawab mutlak tersebut tidak akan mengganggu proses soft launching yang akan dilakukan pada pekan depan. Sebab semuanya bisa berjalan secara beriringan, karena tidak saling bersangkutan.

"Semuanya tetap sesuai jadwal, ini tidak akan mengganggu," tegasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar yang usai rapat bersama Jokowi mengatakan ada peluang untuk merevisi beberapa peraturan. Sehingga tidak terjadi kekhawatiran dari pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Kami jelaskan duduk perkaranya dan ada beberapa peraturan yang bisa membuka peluang untuk kita merevisi. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi justru bisa cocok dengan proses bisnis di dalam PT MRT," jelasnya.

Menurut Mahendra, beberapa poin yang bisa direvisi yakni terkait pinjaman dan pengurusan hibah. Sehingga lebih sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Menteri Keuangan.

"Intinya adalah Pak Gubernur bisa menunjuk pejabat di lingkungan pemda dan memberikan surat kuasa kepada pejabat tadi atas nama Pak Gubernur," jelasnya.

Proses revisi tersebut tidak akan berlangsung lama, dipastikan juga tidak akan mengganggu pembangunan MRT tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

"Yang penting cepet lah supaya jangan lama. Intinya adalah proses dan progres untuk MRT tadi tidak harus menunggu ini, tapi bisa tetap jalan. Karena yang penting adalah ketersediaan dari anggaran itu kemudian dianggap tidak menjadi persoalan dan terganggu dengan adanya revisi ini," tandasnya.