Merdeka.com - Proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara, sedianya menjadi solusi terbaik mengatasi sampah Jakarta. Keberadaan ITF Sunter dinilai sangat penting mengingat kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang kian memprihatinkan.

Diwacanakan pula, dengan satu ITF yang dimiliki Jakarta, maka sampah yang akan dikirim ke Bantargebang berkurang sebanyak 2 ton. Hebatnya lagi, ITF tak sekadar menghancurkan sampah, tetapi bisa diolah menjadi energi listrik sebesar 35 megawatt.

Sejak lama proyek itu digagas. Tetapi sampai hari ini, proyek tak kunjung terealisasi.

Presiden Joko Widodo juga dibuat penasaran. Sudah hampir 10 tahun meninggalkan posisi sebagai Gubernur Jakarta, proyek tersebut juga tak kunjung selesai.

"Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (21/12)

Direncanakan 2019

Pembangunan ITF Sunter sudah direncanakan sejak 2019. Seharusnya rampung tahun ini. Namun tampaknya tidak bisa terealisasi karena belum ada kesepakatan dengan investor.

Di kesempatan itu, Jokowi meminta kepala daerah tidak mengesampingkan persoalan sampah di kotanya. Jokowi juga meminta BPDLH fokus menangani masalah tersebut mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.

Jokowi sempat bertanya pada para gubernur yang hadir perihal persoalan sampah di daerahnya masing-masing.

"Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? Belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. Ini harus segera diselesaikan," tegas Jokowi.

Persoalan Pengelolaan Sampah

Kepala Negara menceritakan pengalamannya saat menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut dia persoalan pengelolaan sampah kerap terkendala oleh "tipping fee" atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah.

Oleh karena itu, Jokowi meminta anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal. Yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

"Jangan sampai semua nanti anggaran ini 'diecer-ecer' ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," kata Jokowi.