Merdeka.com - Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran terhadap usaha warung tegal (warteg) yang dikeluarkan pada masa Gubernur DKI Fauzi Bowo akan direvisi. Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ini karena warteg merupakan usaha mikro.

"Perdanya kan sudah ada, tetapi ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Nanti akan kita mintakan revisi lagi lah," ujar Jokowi di kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (6/10).

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini mengaku warteg merupakan usaha kecil dan objek pajak yang kecil. Oleh karenanya, ia ingin lebih fokus menerapkan pajak pada objek pajak yang lebih besar seperti hotel, tempat hiburan, restoran, dan kafe.

"Masa warteg kecil-kecil, kayak kita kurang objek pajak aja. Kan objek pajak banyak sekali. Gede-gede aja banyak yang belum, masa ngurusin yang kecil-kecil seperti itu," katanya.

Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa para pedagang warteg dikenakan pajak sebesar 10 persen bagi yang penghasilannya Rp 540 ribu per hari atau Rp 200 juta per tahun. Namun, sejak dulu banyak pihak yang mengkritik penerapan perda tersebut karena dinilai menyulitkan warga menengah ke bawah.

Oleh karena itu, Jokowi tetap menunda penerapan Perda tersebut. Disamping itu, pengusaha warteg juga dapat diuntungkan karena tidak dikutip pajak. "Tanyakan ke pengusahanya. Musti seneng nggak kena pajak Hehe," ucapnya.