Jelang penetapan UMP DKI 2019, buruh minta Anies Baswedan tepati janji kampanye

Merdeka.com - Buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis (1/11) siang.

Menurut salah satu buruh, Iwan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat berjanji tidak akan menggunakan PP 78 tahun 2015 dalam penetapan UMP. Dia mengungkapkan, pernyataan itu disampaikan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saat kampanye Pilgub DKI 2018.

"Kita tidak pernah diundang untuk membicarakan upah. Pak Anies sebelum jadi gubernur bilang tidak akan gunakan PP 78," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/11).

Menurutnya, upah DKI hanya akan naik 8,03 persen atau sesuai PP 78. "Upah ini memiskinkan rakyatnya," tegasnya.

"Nyatanya sekarang ikut PP 78 yakni hanya naik 8.3 persen menjadi Rp 3,94 juta, naik Rp 340 ribu aja," tambah Iwan.

Apabila benar DKI menuruti PP 78, lanjut Iwan, maka ia menilai Pemprov tidak memihak rakyat kecil. "Gubernur yang kita pilih tidak memihak pada rakyat Jakarta. Hidup buruh!" tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat