Jalan Panjang Sodetan Kali Ciliwung dan Mimpi Jakarta Bebas Banjir

Kamis, 16 Januari 2020 07:02 Reporter : Lia Harahap
Jalan Panjang Sodetan Kali Ciliwung dan Mimpi Jakarta Bebas Banjir Pantauan Sungai Ciliwung dari Udara. ©2020 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Lembaran kusam menyambut datangnya tahun 2020. Tingginya curah hujan membuat banyak daerah kebanjiran. Termasuk Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Banjir Jakarta hari itu mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, dia paham kendala apa yang menyebabkan banjir masih merendam ibu kota.

"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan," kata Jokowi di akun instagram pribadinya @jokowi, Kamis (2/1).

Semasa menjabat di DKI, Jokowi juga pernah menggagas kembali proyek penanganan banjir dengan membuat sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur. Proyek itu diharapkan membagi kiriman air dari hulu dengan cara membuat sebagian ke KBT sehingga tidak semua berakhir ke Jakarta yang menyebabkan banjir.

Itu sebabnya, saat rapat bersama kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dia menitipkan pesan agar proyek itu dilanjutkan.

"Yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," kata Jokowi saat rapat di Istana Negara pada Rabu 8 Januari lalu.

Namun, agar ke depan proyek tidak menjadi masalah, dia berharap proses pembebasan lahan benar-benar diselesaikan dengan arif dan bijaksana pada warga.

"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," pesan Jokowi.

Mendapat pesan tersebut, Anies menjelaskan proses pembebasan lahan untuk proyek sodetan Kali Ciliwung sudah rampung. Saat ini, sedang dilakukan fase taksiran nilai properti atau harga ganti rugi.

"Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya. Dengan itu udah tuntas, nanti Insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," kata Anies usai rapat dengan Jokowi.

Anies menargetkan, bulan ini transaksi ganti rugi untuk masyarakat bisa diberikan Kementerian PUPR sebagai pihak yang berwenang.

"Insya Allah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. Karena transaksinya antara Kementerian PUPR dan masyarakat," ungkap Anies.

Tentu ini kabar baik. Sebabnya, proses ini sudah lama diharapkan terealisasi, tapi tak kunjung jadi. Padahal, besar harapan proyek ini ikut membantu mengatasi banjir Jakarta.

Melihat sedikit ke belakang, perjalanan proyek yang rencananya dibuat sepanjang 1.200 meter itu cukup panjang. Bahkan sempat dua kali masuk digugat di pengadilan.

1 dari 3 halaman

Dimulai Tahun 2014

Proyek ini digagas pertengahan tahun 2014 oleh Pemprov DKI. Kala itu, Joko Widodo alias Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi memimpin bersama wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jokowi menargetkan proyek sepanjang 1,27 km bisa rampung di 2015. Direncanakan, pengerjaan fisik dalam pembuatan arriving shaft ada di RW 02 Cipinang Cempedak. Arriving shaft menjadi pertemuan untuk pengeboran bagian inlet di Jl Otista Raya dan outlet di Jl DI Panjaitan. Kedalaman inlet di Jl Otitsta Raya sedalam 12 meter dan outlet 14 meter. Fungsinya mengalirkan air ke Kali Cipinang kemudian dilanjutkan ke KBT untuk dibuang ke laut.

"Pembangunan fisik sudah dimulai, Jl Otista sudah ditutup. Tahun depan itu rampung," ujar Jokowi pada 9 Mei 2014.

Dalam perjalanannya, pembebasan lahan untuk proyek ini mengalami kendala. Hingga kepemimpinan Jokowi digantikan Ahok, pembebasan lahan tak rampung. Ahok menyebut banyak mafia tanah menghambat proyek tersebut.

"Saya perkirakan ada oknum-oknum mafia tanah yang main. Makanya sengaja bikin kacau," kata Ahok.

Setelah terpilih menjadi Presiden, Jokowi masih memantau perkembangan proyek tersebut. Bahkan dia meresmikan kegiatan pengeboran terowongan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Hadir juga saat itu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Kala itu, Basuki menjanjikan proyek selesai dikerjakan pada Agustus 2016.

"Dengan mengucapkan Bismillah, kegiatan pengeboran terowongan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dikerjakan diteruskan," kata Jokowi meresmikan pengerjaan.

Agar proyek berjalan lancar, Ahok akan menggusur warga yang berada di jalur pembangunan sodetan ini. Terutama untuk kawasan Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista). Karena program penanganan banjir tidak boleh berhenti.

"Kalau nolak ya kami harus paksa, enggak mungkin sodetan berhenti," tegas Ahok.

Ahok menargetkan warga harus bersih dari lahan proyek sodetan pada Oktober 2015.

2 dari 3 halaman

Warga Bidara Cina Menggugat

Saat proses pengerjaan berjalan, proyek terhambat. Warga Bidara Cina yang melayangkan gugatan. Proses pembebasan lahan jadi terkendala.

Ada dua gugatan yang dilayangkan. Gugatan pertama dilayangkan pada 15 Juli 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pihak tergugat yakni Kementerian PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan Joko Widodo sebagai mantan gubernur DKI Jakarta.

Hakim memenangkan gugatan warga. Salah satu putusannya meminta para tergugat membayar ganti rugi tanah dan bangunan terdampak sodetan Kali Ciliwung.

Gugatan kedua dilayangkan warga ke PTUN Jakarta kepada DKI pada 15 Maret 2016. Warga menggugat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal perubahan lokasi sodetan Kali Ciliwung ke PTUN. Warga mempermasalahkan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa pemberitahuan kepada warga.

Warga Bidara Cina mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam putusan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, menyatakan SK yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu batal.

Pemprov DKI sempat mengajukan kasasi. Namun pada September 2019, Pemprov DKI memutuskan mencabut.

"Pencabutannya kita sudah ajukan, surat kuasa Pak Gubernur pencabutan kasasinya sudah dilaksanakan," kata Kabiro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana.

Dia menyebut pencabutan itu guna mempercepat pembangunan proyek sodetan. Sebab bila masih berproses di pengadilan proyek tersebut tidak akan berjalan hingga ada putusan hukum tetap atau in kracht.

"Kalau masih ada di pengadilannya kan salah satunya belum in kracht kita harus ikuti proses itu dulu sampai in kracht baru dicabut oleh para pihak kita tergugat. Artinya Pak Gubernur pengen kita mulai dari awal kalau gitu," papar dia.

3 dari 3 halaman

Pembebasan Lahan Fase Appraisal, Dibentuk Tim Pengadaan Tanah

Gubernur Anies memastikan proses pembebasan lahan untuk proyek sodetan Kali Ciliwung sudah rampung. Saat ini, tinggi menunggu pembayaran dari Kementerian PUPR sebagai pihak berwenang.

"Insya Allah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. Karena transaksinya antara Kementerian PUPR dan masyarakat," ungkap Anies.

Sambil proses appraisal berjalan, Anies membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk proyek sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1744 tahun 2019 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan, tim diketuai Asisten Pemerintah Sekda DKI dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Tim tersebut memiliki sejumlah tugas yakni melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan.

Kemudian yakni menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina.

Ditambahkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, kehadiran payung hukum terkait pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Ciliwung akan mempercepat proses pengadaan lahan di lapangan.

"Mungkin kalau sudah ada, lebih bagus, kita kerjanya jadi lebih cepat. Saya belum lihat soalnya," kata dia.

Pembangunan Sodetan Ciliwung, kata dia, akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara Pemprov DKI bertanggung jawab pada proses pengadaan lahan.

Sejauh ini, katanya, proses inventaris yang dilakukan oleh pihaknya berjalan cukup lancar. "Inventaris kan langsung dari tim kan dibantu aparat Kelurahan, Kecamatan kan," ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, besaran nilai ganti rugi mencapai Rp160 miliar. Nilai ini, merupakan total ganti rugi untuk 118 bidang lahan yang dibebaskan.

"Anggarannya 118 bidang itu sekitar Rp160 miliar. Ada 118 bidang. Ada di empat Kelurahan. Mungkin juga bisa nambah sampai sekarang ini kita inventaris lagi kan kalau ada yang siap, kita masukan lagi," jelas Juaini. [lia]

Baca juga:
Master Plan Ada, Pemerintah Pusat Diminta Tegas ke Pemda Soal Penanganan Banjir
Ditlantas Polda Metro: 35 Titik Jalan di Jakarta Rusak Akibat Banjir
Fraksi PKS Tolak Usulan Pembentukan Pansus Banjir Jakarta
Penanganan Banjir Jakarta Bukan Soal Normalisasi atau Naturalisasi Sungai
Sekda DKI Soal Mal Minta Kompensasi Akibat Banjir: Kalau Tak Ada di APBD Gimana?
Ratusan Truk Fuso Terdampak Banjir, KTB Gratiskan Pengecekan dan Diskon Jasa

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini