Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menduga gaji PNS DKI Jakarta yang belum keluar di Januari ini karena masalah administratif. Menurut dia, biasanya kalau akhir tahun ada tutup buku dan pelaporan serta pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada yang tidak terakreditasi.

"Ya mungkin juga pengadministrasiannya overload, soal teknis saja jadi bukan kebijakan untuk tidak membayar," ujar Yuddy di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (7/1).

Yuddy menambahkan, sanksi juga harus diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam administrasi pembayaran. "Setidaknya ada peringatan dari Pak Gubernur, itu kan hak untuk mendapatkan gaji ya harus dibayar," katanya.

Namun, Yuddy sendiri belum mengetahui detail dari permasalahan itu. Menurutnya, saat bertemu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tadi pagi tidak membicarakan masalah itu.

"Tadi saya ketemu Pak Ahok tadi pagi, beliau enggak cerita apa-apa, jadi tak ada persoalan yang serius, hanya masalah teknis administrasi bukan unsur kesengajaan atau adanya kebijakan untuk tidak membayar," tuturnya.

Seperti diketahui, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menambahkan, nomenklatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokkan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.

"Nomenklaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.