Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas. Tim itu bertugas menyeleksi kegiatan yang akan digelar di kawasan ring satu itu.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 276 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional.

Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan DKI Asiantoro mengatakan, tim itu akan mendapat gaji Rp 461 juta. Nilai tersebut tidak dibayarkan untuk tiap satu bulan, melainkan per delapan bulan bekerja.

Pergub ini ditetapkan dan ditandatangani Anies pada 2 Februari lalu. Tim terdiri dari SKPD, UPT Monas, hingga sejarawan. Sebagai ketua, dijabat Sekretaris Daerah, Saefullah.

Berikut ini susunan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas:

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI

Jakarta

Anggota :

1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI

Jakarta

3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

6. Unsur Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional

7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Unsur Kementerian Sekretariat Negara

9. Unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

10. Unsur Komando Daerah Militer Jakarta Raya

11. Anhar Gonggong

12. JJ Rizal

13. Asro Kamal Rohan

Sekretariat : Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

Masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ketua tim bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan atau acara di

kawasan Monumen Nasional dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur.

Sedangkan anggota, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan di Kawasan Monumen Nasional dan memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan penyelenggaraan di Monas.

Ketua Tim, Saefullah, memastikan anggota berasal dari SKPD DKI tidak mendapat honor lagi meski masuk ke dalam tim itu. "Kalau kita SKPD jadi panitia apa saja tidak terima honor lagi, mungkin (anggaran) untuk keseluruahan sepanjang tahun. Enggak mungkin gubernur dapat honor," kata Saefullah di Jakarta, Rabu (8/8).