Ini Respons Wagub DKI Soal Keluhan Penerimaan Murid Berdasarkan Usia

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerima keluhan warga terkait kebijakan penerimaan calon murid baru tingkat SMP/SMA berdasarkan usia. Keluhan disampaikan oleh perwakilan orang tua calon murid SMP, bernama Saguh yang menemuinya di Balai Kota.

Dia mengaku siap menampung segala masukan, aspirasi dari seluruh warga Jakarta. Kendati demikian, untuk urusan teknis, Riza menyerahkan keluhan Saguh ke Dinas Pendidikan sebagai pihak terkait.

"Ya, saya kan sifatnya, prinsipnya Pemprov kan harus memberikan yang terbaik buat semua, kita enggak boleh memilah-milah. Termasuk kebijakan memperhatikan masyarakat kecil yang tidak mampu, supaya punya kesempatan yang sama, sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang memberi ruang pada masyarakat tidak mampu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/6).

Politikus Gerindra ini enggan mengomentari lebih lanjut perihal teknis penerimaan calon murid baru tingkat SMP/SMA berdasarkan usia.

"Ini kan wilayah Disdik kita kan ada konsep, kebijakan untuk memperhatikan masyarakat yang tidak mampu agar mendapat kesempatan yang sama," ujarnya.

Sebelumnya, Saguh, orang tua dari calon murid kelas 7 mengaku keberatan dengan proses tersebut. Ia merasa penerimaan murid berdasarkan usia tidak adil dari segi kompetensi. Ketimbang berdasarkan usia, ia lebih menyetujui sistem zonasi.

"Kriteria yang digunakan usia, artinya siapa yang lebih tua di zonasi tersebut, padahal kita tahu terbatas kan misalnya di daerah Jakarta Timur ada berapa sekolah, tapi peminatnya pasti lebih banyak itu yang didahulukan yang tua-tua dulu, jadi ini enggak relevan," keluh Saguh.

Ia menuturkan skema seperti itu setidaknya akan berdampak terhadap psikis anak-anak yang bersungguh-sungguh dalam mencapai target akademis namun dikalahkan dengan kriteria usia.

Keluhan itu pun telah disampaikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saguh mengatakan, Riza terkejut dengan adanya sistem penerimaan murid baru tingkat SMP/SMA berdasarkan usia.

"Jadi itu sih sebetulnya concern kami, kami sampaikan ke Pak Wagub. Karena daerah lain enggak menggunakan kriteria usia. Jadi, kalau menggunakan zonasi, ya zonasi aja. dalam arti, mana yang paling dekat," tuturnya.

Diketahui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan secara online. Khusus untuk peserta didik yang akan masuk jenjang SMP dan SMA dilakukan penyesuaian.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan penyesuaian ini dilakukan masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Untuk seleksi, Nahdiana menjelaskan jika sebelumnya para calon siswa baru jenjang SMP/SMA berdasarkan nilai Ujian Nasional, kali ini disesuaikan berdasarkan usia siswa. Sebab, pada tahun ini pelaksanaan Ujian Nasional ditiadakan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Yang dari seleksi, mulai dari afirmasi yang sebelumnya menggunakan alat seleksi UN, kenapa saat ini kami menggunakan usia, selain karena UN tahun ini ditiadakan, ini juga untuk memberi kesempatan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan kemampuan akademis yang rendah," ujar Nahdiana dalam rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikutip melalui akun Youtube Pemprov DKI pada Jumat (15/5).

Menurutnya, hasil evaluasi PPDB 2019 menunjukan jalur afirmasi belum mengakomodir peserta didik dengan kemampuan akademis rendah dari kalangan keluarga tidak mampu.

Lebih lanjut, Nahdiana menuturkan porsi untuk jalur afirmasi bagi calon peserta didik baru yang akan masuk jenjang SMP/SMA sebesar 35 persen. Sementara jalur prestasi sebesar 55 persen dengan seleksi nilai rapot dan akreditasi.

"Untuk SMK memang tidak ada zonasi karena jurusan SMK dan letak SMK ini yang tidak bisa dilakukan degan zonasi," ungkapnya.

PPDB diketahui memiliki beberapa jalur yakni zonasi, afirmatif, prestasi, dan kondisi yang mana adanya perpindahan alamat orang tua.

Pelaksanaan PPDB secara online akan dibuka pada 15 Juni hingga 9 Juli. Dinas Pendidikan tetap memberikan pelayanan dan fasilitas pendaftaran offline bagi keluarga yang tidak dapat mengakses layanan online.