Merdeka.com - Pemprov DKI menertibkan pemukiman warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan karena pemukiman tersebut dinilai Pemprov DKI ilegal dan menyukseskan program normalisasi kali Ciliwung.

Penertiban kawasan Bukit Duri bukanlah yang pertama kali dilakukan Pemprov DKI. Sebut saja Kampung Melayu, Rawajati, Kampung Aquarium. Puluhan hingga ratusan rumah ditertibkan lantaran dianggap liar dan normalisasi Kali Ciliwung. Para penghuni rumah itu pun dipindah ke rumah susun yang telah disediakan Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, penggusuran dilakukan karena sesuai kontrak politik saat dirinya bersama Joko Widodo maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Menurut dia, penertiban tak lain salah satu cara membebaskan Jakarta dari banjir yakni dengan menormalisasi kali yang rata-rata dibuat hunian oleh warga.

"Saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai, kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9) kemarin.

Bahkan Ahok berani bertaruh untuk tidak lagi menjabat gubernur akibat penggusuran yang dilakukan jelang perhelatan Pilgub DKI 2017. Sebab, dia menegaskan penggusuran merupakan janjinya bersama Jokowi dalam kampanye Pilgub 2012 silam

"Saya membuktikan waktu saya kampanye bilang, saya mau bebasin banjir, mau normalisasi sungai dan waduk. Lalu, warga tiba-tiba tidak pilih saya? Ya saya aneh juga. Kalau gitu, warga pilih saya sama Pak Jokowi dulu, karena apa? Dulu kan janji kami itu," tegas mantan Politikus Gerindra dan Golkar itu.

Saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, Jokowi-Ahok berjanji akan membenahi DKI Jakarta jika terpilih menjadi pemimpin Ibu kota. Jokowi ingin masyarakat mengawalnya dalam permasalahan perkotaan dengan mengentaskan kemiskinan di Jakarta.

Menengok ke belakang, banyak Jokowi-Ahok dalam kampanye Pilgub 2012. Salah satunya soal penggusuran. Di depan pedagang kaki lima dan juru parkir, Jokowi berjanji tidak ada lagi yang namanya penggusuran.

"PKL tidak ada yang digusur-gusur. Solusinya diberikan fasilitas, karena ini adalah fakta ekonomi rakyat kita. Kalau diberi ruang, mestinya PKL juga diberi ruang untuk diberi rejeki," ujar Jokowi di Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2012).

Jokowi mengatakan, salah satu cara untuk menertibkan PKL yakni dibuat khusus pasar PKL atau bila perlu mal PKL. Untuk masalah parkir juga akan ditata. Menurut Jokowi, profesi sebagai tukang parkir jangan dirampas untuk kepentingan-kepentingan orang besar.

"Masalah parkir juga akan ditata, sehingga tukang parkir bisa mendapatkan rejeki, bisa mengatur parkir dengan baik. Jangan sampai lahan mereka diambil untuk kepentingan besar sehingga rakyat kecil terabaikan," kata Jokowi yang memakai kemeja kotak-kota khasnya.

Bahkan Jokowi menawarkan konsep baru pembangunan rumah tinggal bagi warga DKI. Dalam pelaksanaannya, pembangunan diserahkan langsung kepada masyarakat dan satu kontraktor saja.

"Nanti akan kita coba diberikan kontraktor satu, diberikan ke masyarakat satu. Hasilnya seperti apa," ujar Jokowi saat kampanye di Koja, Jakarta Utara, Sabtu (15/9).

Mantan wali kota Solo ini menyatakan, pembangunan itu berupa konsep kampung susun. Kebijakan ini dikeluarkan melihat tingkat kepadatan penduduk di Ibukota semakin bertambah. Dia meyakinkan, konsep ini akan mempertahankan keadaan perkampungan dan tidak merubah tata ruangnya menjadi gedung.

"Begini, jadi kalau rumah susun seperti apartemen, kalau kampung susun seperti kampung seperti ini tapi bertingkat. Jadi kalau dilihat tetap seperti kampung," ucap Jokowi saat berkampanye.

Lantas bagaimanakah janji tersebut saat ini?