Ini Aturan Pemerintah Pusat Bikin Kenaikan UMP DKI 2022 Cuma Rp38 Ribu

Selasa, 30 November 2021 10:32 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Ini Aturan Pemerintah Pusat Bikin Kenaikan UMP DKI 2022 Cuma Rp38 Ribu Buruh Demo Tolak Omnibuslaw dan Kenaikan Upah 2022. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 terlalu kecil. Sebab, dari rumusan yang diatur pemerintah pusat, kenaikan UMP DKI 2022 hanya 0,85 persen.

"Kami pun berpandangan ini angka terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," kata Anies di hadapan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (29/11).

Rumusan pemerintah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Dalam aturan tersebut, UMP diatur langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti rumusan tersebut.

"Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya. Kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 38.000,” kata Anies.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kenaikan UMP di tahun 2022 memang amat kecil. Anies merinci kenaikan UMP DKI tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tahun 2021 yang naik 3,2 persen.

"Tahun-tahun sebelumnya kenaikan UMP 8,2 persen, 8,7 persen, 8,0 persen, 8,5 persen. Tahun lalu memang ada krisis. Karena itu memang turun. kita masuk akal jadi 3,2 persen,” jelas Anies.

Karena aturan dalam PP 36 Tahun 2021 ini, Anies pun terpaksa mengeluarkan Kepgub berisi kenaikan UMP sebesar Rp38 ribu saja. “Karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar,” kata Anies.

Anies menegaskan, Pemprov DKI terus berupaya untuk memperbaiki UMP tahun 2022. Pihaknya telah menyurati Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah rumusan dalam PP tersebut.

"Saya memang terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk mengumbar masalah," kata Anies.

PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 4 Berbunyi:

(1) Pemerintah Pusat menetapka kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional



(3) Pemerintah Daerah dalammelaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat



Berikut Isi Lengkap PP 36 Tahun 2021:

Pp362021 from merdekacom

Baca juga:
Dorong Formula Penetapan UMP Ditinjau Ulang, Riza Harap Upah Buruh Ada Perbaikan
Anies Janji Perjuangkan Perbaikan UMP 2022: Saya Terbiasa Menyelesaikan Masalah
Sebut Kenaikan Buruh DKI Kecil, Anies Ngaku Terpaksa Terbitkan Kepgub UMP 2022
Anies Akui UMP Naik 0,85 Persen Terlalu Kecil untuk Buruh di Jakarta
Protes UMP 2022, Massa Buruh Geruduk Balai Kota


Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini