Merdeka.com - Keberadaan ojek dan taksi aplikasi di Jakarta semakin menambah warna moda transportasi di Jakarta. Meski banyak juga yang menentang karena mereka tak termasuk dalam kategori angkutan umum.

Menyikapi eksistensi angkutan berbasis aplikasi, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, pihaknya tetap akan berpijak pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Menurutnya, walau tidak sesuai UU, namun keberadaan mereka jelas sangat dirasakan manfaatnya.

Hal itu diungkapkannya usai menggelar rapat tertutup bersama pihak Dirlantas Polda Metro Jaya, bersama sejumlah perwakilan usaha dari GO-JEK, GrabBike, dan Uber, di Kantor Dishubtrans DKI Jakarta, kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kita di sini sudah sepakat bahwa yang menjadi acuan kita adalah Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Terkait GO-JEK, walaupun dari pihak GO-JEK nya tetap menginginkan adanya legal formal, tapi dalam UU sampai dengan saat ini memang tidak dibenarkan," ujar Andri di kantor Dishubtrans DKI Jakarta, Jumat (7/8).

"Tapi kami coba merekomendasikan dengan berbagai macam alasan, seperti bahwa keberadaan GO-JEK yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," katanya menambahkan.

Andri mengatakan, tidak tertutup kemungkinan jika nantinya akan ada revisi UU nomor 22/2009. Dengan revisi itu diharapkan bisa mengakomodir sehingga keberadaan ojek motor di DKI Jakarta bisa menjadi angkutan umum yang legal secara hukum.

Namun dirinya menegaskan jika ada sejumlah ketentuan, yang harus dipenuhi para pengusaha maupun para pengojek motor individu non-korporat tersebut, agar mereka bisa menjadi layanan resmi yang memiliki izin operasional.

"Masalah Go-JEK, UberTaxi dan GrabBike, kalau seumpamanya mereka ingin agar semuanya itu menjadi resmi, maka sesuai ketentuan yang mengatakan, bahwa kalau memang ingin dilegalkan, silakan saja, tapi ada 7 hal yang menjadi syaratnya," ujar Andri.

"Kalau seumpamanya tidak terpenuhi, maka akan kami tertibkan. Namun kami masih akan membuka ruang dan akan kami bantu, terutama untuk rekan-rekan Uber dan Grab, guna memenuhi semua ketentuan tersebut," pungkasnya.

Berikut ini adalah 7 persyaratan yang harus dipenuhi oleh GO-JEK, GrabBike maupun UberTaxi, jika mereka ingin diizinkan secara resmi dan legal, untuk beroperasional di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu moda angkutan umum.

1. Harus berbadan hukum

2. Mempunyai surat keterangan domisili usaha

3. Ada Undang-undang Gangguan (UUG)-nya

4. Memiliki izin penyelenggaraan

5. Harus memiliki minimal 5 unit armada

6. Sanggup memiliki tempat sebagai Pool armada dan tempat servis serta perawatan.

7. Kesiapan administrasi operasional (perizinan jelas dan teruji KIR)